- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait fenomena inflasi pengamat di Indonesia.
- Habiburokhman menilai banyak pengamat menyampaikan kritik destruktif bermotif politik dibandingkan memberikan masukan yang membangun bagi pemerintahan Presiden Prabowo.
- Pemerintah mengajak masyarakat menghormati proses demokrasi dan menyerahkan evaluasi kinerja presiden secara penuh pada pemilu mendatang tahun 2029.
"Itulah bukti bahwa Presiden Prabowo berkomitmen menjaga demokrasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyoroti maraknya fenomena "inflasi pengamat" yang dinilainya sering memberikan pernyataan tanpa dasar data yang akurat.
Ia menyebut banyak pengamat kekinian yang melontarkan opini di luar bidang keahliannya sehingga berpotensi menyesatkan opini publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).
Ia mengimbau agar para pengamat tidak membangun narasi yang memicu kecemasan di tengah masyarakat.
"Saya mau jawab juga, sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat, oke. Ada pengamat beras tapi dia background-nya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru. Oke," ujar Teddy.
Ia menilai, upaya pembentukan opini negatif oleh sebagian pengamat sudah terjadi bahkan sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden.
Namun, ia menekankan bahwa fakta di lapangan menunjukkan kepercayaan masyarakat tetap tinggi kepada pemerintah.
"Dan teman-teman coba Anda perhatikan, sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha memengaruhi warga, membentuk opini publik, bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah memengaruhi warga. Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi ya," tegasnya.
Meskipun pemerintah terbuka terhadap perbedaan pendapat dan kritik, Teddy mengingatkan agar setiap pernyataan publik tetap menjaga suasana kondusif dan tidak provokatif.
TERPOPULER
