11 Ribu Warga Dicoret dari Daftar Penerima Bansos 2026, Ini Penjelasan Kemensos

Suara.com - Pemerintah terus memperbarui data penerima bansos per tiga bulan yang tercatat pada Data Tungga Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam pembaruan triwulan kedua tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ditemukan ada 11.014 orang, dari total 18 juta, yang dinyatakan tidak layak mendapatkan bansos. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerangkan bahwa belasan ribu orang tersebut ada yang memang sudah meninggal hingga sudah naik kelas taraf ekonominya. Selanjutnya, 11 ribu orang itu kemudian digantikan dengan masyarakat yang dinilai lebih layak dapat bansos dengan jumlah yang sama. 

"Ada yang sebelumnya tidak pernah menerima, itu kemudian menerima. Ada yang selama ini menerima, mereka inclusion error, sehingga tidak menerima lagi pada triwulan kedua ini. Memang ini datanya dinamis," jelas Gus Ipul di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dinamisnya data penerima bansos tersebut seiring dengan pembaruan DTSEN yang rutin dilakukan BPS per tiga bulan. 

Namun begitu, Gus Ipul menyebutkan kalau masyarakat yang dikeluarkan dari daftar penerima bansos diperbolehkan mengajukan protes melalui berbagai saluran yang telah disiapkan. 

"Boleh komplain untuk merasa keberatan, salurannya sudah kita siapkan. Satu, bisa ke operator data desa atau juga ke RT/RW, ya kan. Bisa ke Dinsos, bisa dengan kanal-kanal yang telah disiapkan seperti Command Center 121 atau WA Center kami: 08877171171. Itu semua saluran-saluran untuk menampung aspirasi, menampung keberatan dari masyarakat," ucap Gus Ipul.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan keberatan tersebut, lanjut Gus Ipul, masyarakat perlu menyertakan bukti-bukti kelayakan untuk mendapatkan bansos. 

"Sehingga kami bisa menindaklanjuti," imbuhnya.

Diketahui bahwa dalam ketentuannya, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) berupa uang tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa sembako itu diketahui hanya diperuntukan bagi masyarakat yang tercatat dalam desil 1-4 dalam DTSEN.