- Pemerintah Amerika Serikat mengajukan proposal akses lintas udara tanpa batas bagi pesawat militernya melalui wilayah kedaulatan Indonesia.
- Dokumen pertahanan tersebut diusulkan menyusul pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump di Washington pada Februari 2026.
- Kesepakatan ini bertujuan mempercepat mobilitas militer AS di kawasan Indo-Pasifik melalui sistem notifikasi tanpa persetujuan kasus per kasus.
Suara.com - Sebuah dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat mengungkap rencana untuk mendapatkan akses lintas udara tanpa batas atau blanket overflight bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia.
Proposal ini disebut sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan operasional Washington di kawasan Indo-Pasifik.
Rencana tersebut mengemuka setelah pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan mantan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Februari 2026.
Menurut unggahan akun X @New Direction AFRICA, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin akan meneken kesepakatan kontroversial tersebut saat kunjungan ke Washington.
Kesepakatan ini dinilai berpotensi memberi keleluasaan lebih besar bagi militer AS dalam melakukan pergerakan udara di kawasan Indo-Pasifik dan tentu saja menciderai kedaulatan wilayah udara Indonesia.
Dokumen rahasia yang diajukan Departemen Pertahanan AS bertajuk Operationalizing U.S. Overflight, kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari.
Di dokumen itu, pemerintah Trump mengusulkan mekanisme baru yang memungkinkan pesawat militer AS melintasi wilayah udara Indonesia hanya dengan sistem notifikasi, tanpa persetujuan kasus per kasus.
Dalam teks dokumen disebutkan bahwa akses ini akan digunakan untuk operasi darurat militer, respons krisis, serta latihan militer bersama.
“Pesawat AS dapat melintas langsung setelah pemberitahuan, hingga ada notifikasi penghentian,” demikian isi dokumen tersebut seperti dilansir dari The Sunday Guardian, Senin (13/4).
Skema ini dinilai akan memangkas prosedur birokrasi dan mempercepat mobilitas militer AS secara signifikan di kawasan Asia Tenggara.
Selain itu, juga dirancang jalur koordinasi langsung antara Angkatan Udara Pasifik AS dan pusat operasi udara Indonesia, termasuk hotline khusus.
Namun hingga laporan ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah ataupun pihak Kemenhan AS.
Secara strategis, posisi geografis Indonesia yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia menjadikan wilayah udaranya sangat vital bagi pergerakan militer global.
Jika benar telah disepakati, kerja sama ini akan menempatkan Indonesia dalam jaringan akses militer AS bersama sekutu lain seperti Australia, Jepang, dan Filipina.
Meski demikian, rincian akhir dari perjanjian masih belum dipublikasikan.