Boni Hargens: Prabowo Percaya Penuh Kapolri, Polri Jadi Garda Depan Berantas Penyelundupan

Suara.com - Analis politik senior Boni Hargens menilai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada empat pejabat utama negara mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas penyelundupan.

Instruksi itu ditujukan kepada Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan untuk bersinergi melindungi pendapatan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo sebelum bertolak ke Rusia pada Jumat (10/4/2026).

Dalam pernyataannya, Prabowo secara spesifik menekankan peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu penerima mandat utama.

Boni Hargens menilai penunjukan itu sebagai sinyal kuat kepercayaan presiden terhadap institusi Polri.

Menurutnya, kepercayaan tersebut bukan sekadar penugasan teknis, tetapi juga pengakuan atas kapasitas dan loyalitas kepolisian.

“Tampaknya Kapolri Listyo Sigit memperoleh kepercayaan penuh dari Presiden Prabowo. Ini merupakan sinyal yang memantulkan sekaligus harapan terhadap institusi Polri dalam membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara,” ujar Hargens, Senin (13/4/2026).

Boni Hargens menegaskan, mandat langsung dari presiden memperkuat legitimasi Polri untuk bertindak tegas di lapangan.

Hal ini penting terutama dalam menghadapi jaringan penyelundupan yang terorganisir dan memiliki kekuatan finansial besar.

Menurut Hargens, fokus penanganan saat ini mencakup penyelundupan minyak dan gas bersubsidi yang sangat rentan disalahgunakan.

Sektor ini berdampak langsung pada anggaran subsidi negara yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

“Polri telah dan terus menjalankan perintah presiden dengan fokus pada penanganan tindak pidana penyelundupan minyak dan gas bersubsidi,” tegasnya.

Boni menambahkan, penyelundupan BBM bersubsidi merupakan kejahatan ekonomi kompleks karena melibatkan jaringan luas, oknum lintas level, hingga koneksi lintas negara.

Dalam konteks ini, Polri dinilai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan.

“Polri, dengan kapasitas intelijen kriminal dan kekuatan operasionalnya, menjadi ujung tombak dalam memutus rantai penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat,” kata Hargens.

Lebih jauh, ia menyebut kontribusi Polri dalam agenda anti-penyelundupan sebagai bentuk nyata komitmen dan loyalitas institusional terhadap presiden.

Hal ini juga dinilai dapat menjadi momentum pemulihan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Polri dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan aktif dalam penyelamatan keuangan negara dinilai sebagai langkah strategis.

Upaya ini sekaligus menunjukkan relevansi Polri sebagai institusi yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Hargens juga menekankan bahwa instruksi Presiden Prabowo bukan sekadar imbauan administratif, melainkan perintah operasional yang menuntut respons cepat.

Sinergi antar lembaga menjadi kunci untuk menutup celah kebocoran pendapatan negara.

Boni menjelaskan, latar belakang kebijakan ini tidak lepas dari situasi geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah.

Kondisi tersebut memicu gejolak harga energi dunia yang berdampak langsung pada anggaran subsidi Indonesia.

“Disparitas harga antara BBM bersubsidi dan harga pasar internasional semakin melebar, sehingga insentif penyelundupan semakin besar,” jelasnya.

Selain itu, tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak membuat setiap kebocoran subsidi menjadi semakin mahal bagi negara.

Karena itu, kolaborasi antara Polri, TNI, BIN, dan Kementerian Keuangan dinilai krusial.

“Sinergi lintas institusi sangat penting untuk mencegah penyelundupan bahan bakar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” pungkas Boni Hargens.