Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?

Suara.com - Amerika Serikat menamai menteri pertahanan mereka dengan nama resmi Menteri Perang. Kenapa begitu?

Kebijakan drastis itu diambil Presiden Donald Trump pada 2025 dengan mengembalikan identitas militer Amerika Serikat menjadi Departemen Perang.

Dikutip dari CNN, langkah ini bukan sekadar pergantian label namun merupakan sinyal pergeseran doktrin militer Amerika dari defensif menjadi agresif.

Perubahan nama Pentagon ini mencerminkan ambisi Trump untuk memposisikan kekuatan bersenjata AS sebagai pemukul utama di panggung global.

Penyematan kembali nama kuno ini dilakukan melalui penandatanganan perintah eksekutif langsung di Ruang Oval oleh sang Presiden.

Trump menilai penyebutan Departemen Perang jauh lebih relevan dengan situasi ketegangan dunia yang terjadi saat ini.

Keyakinan tersebut didasari pada posisi Amerika Serikat yang saat ini memegang takhta sebagai pemilik militer terkuat.

"Saya pikir nama itu jauh lebih tepat, terutama mengingat kondisi dunia saat ini. Kita memiliki militer terkuat di dunia," kata Trump sebelum menandatangani perintah tersebut, dilansir CNN pada 2025 lalu.

Gelar baru seperti Menteri Perang dan Departemen Perang kini mulai digunakan dalam seluruh korespondensi resmi pemerintah.

Transformasi Identitas dan Operasional Pentagon

Instruksi ini segera ditindaklanjuti dengan perubahan teknis pada papan nama kantor dan domain situs web resmi.

Alamat digital defense.gov kini secara otomatis beralih menuju war.gov sebagai identitas baru otoritas militer tersebut.

Akronim DOD yang selama puluhan tahun dikenal sebagai Department of Defense kini resmi bertransformasi menjadi DOW.

Menteri Perang Pete Hegseth menegaskan bahwa perubahan ini adalah upaya pemulihan jati diri sejati militer Amerika.

"Bukan hanya tentang penggantian nama, tetapi tentang pemulihan," kata Hegseth yang turut mendampingi Presiden di Gedung Putih.

Hegseth menjabarkan bahwa militer ke depan akan memprioritaskan tindakan menyerang dibandingkan sekadar bertahan dari ancaman.

Filosofi baru ini bertujuan untuk mendidik personel militer sebagai petarung yang siap menginisiasi serangan di medan laga.

"Membesarkan para pejuang, bukan hanya pembela," kata Hegseth merujuk pada semangat baru yang diusung Departemen Perang.

Perintah eksekutif ini memaksa seluruh lembaga negara untuk segera beradaptasi dengan terminologi perang dalam komunikasi mereka.

Menteri Hegseth juga diminta merancang langkah legislatif agar perubahan nama ini menjadi permanen di bawah hukum federal.

Tantangan Konstitusi dan Aturan Kongres

Meskipun Trump telah bergerak cepat, status permanen perubahan nama ini idealnya memerlukan persetujuan dari Kongres Amerika Serikat.

Namun Trump menyatakan keraguannya apakah keterlibatan legislatif benar-benar dibutuhkan untuk memvalidasi perubahan nama institusi tersebut.

"Saya tidak tahu, tetapi kita akan mencari tahu, tetapi saya tidak yakin mereka harus melakukannya," kata Trump saat itu.

Secara historis, pergantian nama departemen militer di Amerika Serikat selalu dilakukan melalui mekanisme tindakan resmi di Kongres.

Langkah Trump ini pun memicu perdebatan mengenai batas kewenangan eksekutif dalam mengubah struktur dasar pemerintahan yang sudah baku.

Upaya mengubah wajah Pentagon ini sejalan dengan kebijakan Hegseth yang mulai menghidupkan kembali simbol-simbol militer lama.

Hegseth diketahui membatalkan kebijakan era Biden yang sebelumnya menghapus nama-nama pangkalan militer berbau Konfederasi.

Beberapa pangkalan seperti Fort Bragg kini kembali mendapatkan identitas lamanya melalui penamaan ulang yang bersifat administratif.

Selain itu, Hegseth juga menghapus nama aktivis hak gay Harvey Milk dari daftar nama kapal tanker milik Angkatan Laut.

Serangkaian kebijakan ini menunjukkan arah baru Pentagon yang lebih konservatif dan berfokus pada tradisi militer murni.

Istilah Departemen Perang sebenarnya adalah nama asli yang pertama kali dicetuskan oleh Presiden George Washington saat membentuk Angkatan Darat.

Identitas ini bertahan sangat lama sebelum akhirnya diubah pada tahun 1949 di bawah kepemimpinan Presiden Harry Truman.

Kala itu, Truman melakukan reorganisasi besar-besaran melalui Undang-Undang Keamanan Nasional 1947 yang menyatukan seluruh matra militer.

Penggabungan matra Darat, Laut, dan Udara dilakukan untuk menciptakan satu koordinasi terpusat di bawah kendali menteri sipil.

Nama Departemen Pertahanan akhirnya dipilih pada Agustus 1949 sebagai simbol perdamaian dan perlindungan kedaulatan pasca-Perang Dunia II.