Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi

Suara.com - Nama Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) kini terseret dalam polemik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Setelah namanya ramai disebut, polemik ijazah Jokowi kembali menjadi buah bibir.

Polemik isu ijazah Jokowi kembali memanas setelah beredar sejumlah informasi di media yang mengutip dugaan pernyataan Rismon Sianipar.

Dalam informasi yang beredar, JK dituduh mendanai gerakan yang dilakukan Roy Suryo dkk dalam upaya mengungkap dugaan ijazah palsu Jokowi. Tak tanggung-tanggung, JK dituduh menggelontorkan dana sebesar Rp5 miliar.

Namun, Rismon sendiri langsung merespons dan buka suara soal dugaan pernyataannya tersebut.

Ia memastikan tidak pernah menuding Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebagai pendana di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Pernyataan di media sosial yang menyebut JK menggelontorkan dana Rp5 miliar diklaim sebagai hasil rekayasa teknologi Artificial Intelligence (AI).

Hal itulah yang kemudian memantik kembali ramainya perbincangan soal polemik ijazah Jokowi. Namun, di balik itu, mengapa setelah nama JK terseret isu ijazah Jokowi kembali memanas? Benarkah ini menjadi komoditas politik?

JK Polisikan Rismon

Perdebatan ini tak berhenti, justru semakin riuh setelah JK memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri.

JK merasa nama baiknya telah dirugikan secara signifikan akibat tuduhan yang dinilainya tidak berdasar tersebut.

Dalam keterangannya, JK menjelaskan bahwa tudingan tersebut berkaitan dengan keterlibatan pakar telematika Roy Suryo dalam isu ijazah Presiden.

“Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya karena mengatakan saya ini mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi,” katanya saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Sebagai mantan Wakil Presiden yang pernah mendampingi Joko Widodo selama satu periode pemerintahan (2014–2019), JK menilai tudingan tersebut sangat mencederai etika politik dan hubungan personal yang telah terjalin lama.

"Bagi saya ini suatu penghinaan karena sangat tidak etis bagi saya. Pak Jokowi itu Presiden, saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan, bersama-sama selama lima tahun. Masa saya bayar orang Rp5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan,” katanya.

JK Tawarkan Solusi Tengahi Polemik Ijazah

Kendati begitu, JK sendiri sebenarnya berpendapat bahwa polemik ijazah Jokowi ini bisa diselesaikan secara sederhana.

JK mengaku dirinya yang baru saja ditarik-tarik dalam perkara ini juga merasa waktunya banyak terbuang.

“Seperti saya ini, waktu saya hilang, dilibatkan,” ucapnya.

Ia menilai perkara ini sebenarnya sangat sederhana, karena Jokowi diyakini memiliki ijazah asli. Saat ini, menurutnya, tinggal menunggu Jokowi memperlihatkan ijazah tersebut untuk mengakhiri polemik.

“Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi punya ijazah asli. Ya sebenarnya kita stop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli,” ujarnya.

Jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut, JK khawatir akan terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Ia menilai perdebatan sengit antara pihak pro dan kontra di televisi telah mengganggu kondisi sosial.

Jokowi Merespons

Sementara itu, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, Rivai Kusumanegara, secara tegas menolak usulan agar kliennya kembali menunjukkan ijazah asli ke hadapan publik.

Ia menilai, langkah memamerkan dokumen di ruang terbuka terbukti tidak efektif mengakhiri polemik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Menurut Rivai, pembuktian keabsahan dokumen tersebut sebenarnya sudah pernah dilakukan di depan penyidik Polda Metro Jaya dan para terlapor dalam kasus ini, namun narasi negatif tetap saja berkembang.

Analisis Mengapa Isu Ijazah Jokowi Ramai

Atas dasar itu, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kemunculan nama tokoh nasional sekaliber JK memberikan dimensi baru dalam polemik ini.

Arifki mengungkapkan bahwa selama ini isu ijazah cenderung berputar pada pihak-pihak tertentu, namun keterlibatan nama JK dinilai akan memberikan daya dorong atau "napas baru" bagi kelangsungan isu tersebut di ruang publik.

"Ya, dengan disebutnya nama JK, tentu ini menjadi napas baru atau mungkin isu yang mengaitkan antara Jokowi dengan Pak JK, yang selama ini belum disebut," ujar Arifki saat dihubungi Suara.com.

Menurut Arifki, situasi ini berpotensi memicu benturan argumen atau "perang narasi" antara pihak yang mendukung Presiden Jokowi dengan kubu Jusuf Kalla. Hal ini sekaligus menandai dimulainya fase baru dalam pembahasan isu ijazah yang sudah berlangsung cukup lama.

"Artinya tentu dengan adanya perang narasi antara apakah itu Jokowi atau mungkin pihak dari Pak JK, tentu akan menjadi babak baru yang akan membicarakan soal ijazah ini," lanjutnya.

Lebih lanjut, Arifki menekankan bahwa publik kini akan menyoroti apakah perkembangan isu ini akan memberikan dampak nyata terhadap peta politik nasional atau sekadar menjadi dinamika wacana sesaat.

Sementara itu, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menilai bergulirnya kembali berbagai isu yang menyasar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), merupakan strategi komunikasi politik yang sengaja dimainkan.

Menurutnya, isu-isu tersebut menjadi pisau bermata dua yang bisa menguntungkan maupun merugikan klan politik Jokowi menjelang kontestasi 2029.

Hasyibulloh melihat fenomena ini tidak muncul secara organik, melainkan ada peran aktor politik di belakangnya, baik dari kubu internal maupun lawan.

"Kalau saya lihat melalui pendekatan komunikasi politik ini merupakan isu yang sengaja dimainkan baik oleh pihak Pak Jokowi atau lawan politik Pak Jokowi,” ujar Hasyibulloh saat dihubungi Suara.com.

Ia menjelaskan, dari sisi keuntungan, konsistensi nama Jokowi yang terus diperbincangkan publik—meski melalui isu miring—justru membuat popularitas dirinya dan keluarganya tetap berada di level tertinggi. Hal ini dinilai strategis sebagai investasi politik menuju Pemilu 2029.

Namun, Hasyibulloh juga memberikan catatan bahwa strategi ini memiliki risiko besar. Jika narasi negatif terus digulirkan tanpa bendungan yang kuat, hal tersebut justru bisa menjadi senjata bagi lawan politik untuk meruntuhkan wibawa dan citra Jokowi di mata masyarakat.

"Akan tetapi, di satu pihak, dengan digulirkannya isu ini terus-menerus juga bisa menguntungkan lawan politik Presiden RI ke-7 Jokowi karena melalui isu ini akan mendegradasi citra positif Jokowi di mata publik, khususnya menjelang Pemilu 2029 mendatang,” pungkasnya.