Iran Mau Hukum Gantung Perempuan Pertama Buntut Aksi Demo Anti Rezim

Suara.com - Pemerintah Iran bersiap melaksanakan hukuman gantung terhadap Bita Hemmati yang menjadi pengunjuk rasa perempuan pertama dengan vonis mati.

Langkah hukum ekstrem ini diambil sebagai respons atas keterlibatannya dalam pemberontakan besar-besaran di Teheran pada Januari 2026.

Dikutip dari FOX, keputusan pengadilan ini menandai babak baru yang lebih gelap dalam upaya Teheran membungkam oposisi melalui instrumen hukum formal.

Vonis ini bukan sekadar hukuman pidana melainkan alat politik untuk memadamkan sisa-sisa semangat revolusi yang masih membara.

Dunia internasional kini menyoroti bagaimana sistem peradilan Iran digunakan untuk melegitimasi pembunuhan terhadap warga sipil yang kritis.

Bita Hemmati tidak sendirian dalam menghadapi ujung tali gantungan yang dipersiapkan oleh otoritas keamanan Iran tersebut.

Suaminya yang bernama Mohammadreza Majid-Asl turut dijatuhi hukuman serupa oleh Pengadilan Revolusi Teheran dalam berkas yang sama.

Laporan dari Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI) menyebutkan bahwa tetangga mereka juga tidak luput dari jeratan hukum mati.

Dua saudara yang tinggal di gedung yang sama yakni Behrouz Zamaninejad dan Kourosh Zamaninejad ikut masuk daftar eksekusi.

Sementara itu seorang kerabat mereka bernama Amir Hemmati dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun oleh majelis hakim.

Tuduhan Spionase dan Penggunaan Kekuatan Militer

"Mohammadreza Majidi-Asl dan Bita Hemmati adalah pasangan yang tinggal di Teheran, dan Amir Hemmati adalah kerabat keduanya," ujar seorang sumber kepada HRANA.

"Kourosh Zamaninejad dan Behrouz Zamaninejad tinggal di gedung apartemen yang sama, dan penangkapan mereka terjadi secara bersamaan," lanjut sumber tersebut.

Hingga saat ini pihak berwenang di Teheran belum merilis jadwal pasti kapan proses eksekusi tersebut akan dilaksanakan.

Ketidakpastian tanggal eksekusi ini diyakini sebagai bentuk tekanan psikologis tambahan bagi para terpidana dan keluarga mereka.

Publik khawatir proses eksekusi akan dilakukan secara rahasia tanpa memberikan kesempatan pembelaan terakhir bagi para korban.

Para terdakwa dituduh melakukan tindakan yang merusak keamanan nasional dengan bekerja sama untuk kepentingan pemerintah Amerika Serikat.

Otoritas setempat mengeklaim bahwa kelompok ini menggunakan bahan peledak dan senjata api dalam aksi mereka pada awal Januari.

Dakwaan tersebut mencakup pelemparan balok beton dan bahan pembakar dari atap gedung yang menyebabkan luka pada pasukan keamanan.

Pemerintah Iran secara spesifik menyebut tindakan mereka sebagai bentuk propaganda melawan rezim yang bertujuan meruntuhkan stabilitas negara.

Selain hukuman mati hakim juga memerintahkan penyitaan seluruh aset pribadi milik para terdakwa untuk diambil alih negara.

Dugaan Manipulasi Pengakuan Melalui Penyiksaan

Kelompok pejuang hak asasi manusia mencurigai bahwa pengakuan para terdakwa didapatkan melalui metode paksaan yang melanggar hukum.

Ada indikasi kuat bahwa penyiksaan fisik dan interogasi tanpa pendampingan hukum terjadi selama masa penahanan para pengunjuk rasa.

Organisasi internasional mendesak Iran untuk segera membatalkan vonis ini karena kurangnya bukti konkret yang mengaitkan mereka dengan kejahatan.

Banyak pihak menilai bahwa Teheran sedang mencoba menyebarkan ketakutan kolektif agar warga tidak lagi berani turun ke jalan.

Taktik intimidasi ini dianggap sebagai upaya terakhir rezim untuk bertahan di tengah tekanan domestik dan internasional yang hebat.

Gelombang protes besar di Iran bermula pada akhir Desember 2025 yang dipicu oleh kehancuran ekonomi dan inflasi yang tidak terkendali.

Mata uang yang jatuh bebas membuat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehingga memicu kemarahan massa di berbagai kota.

Ketegangan mencapai puncaknya ketika Amerika Serikat meluncurkan Operasi Epic Fury pada akhir Februari 2026 yang mengguncang stabilitas kawasan.

Serangan udara gabungan antara Amerika Serikat dan Israel tersebut dilaporkan berhasil menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

Kematian pemimpin tertinggi menciptakan kekosongan kekuasaan dan kekacauan politik yang membuat pemerintah bertindak semakin represif terhadap rakyatnya.