- Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata sepuluh hari antara Lebanon dan Israel yang dimulai sejak Jumat.
- Kesepakatan yang dimediasi AS ini bertujuan menghentikan krisis kemanusiaan serta mencegah penambahan korban jiwa di Lebanon.
- Indonesia mendesak semua pihak mematuhi hukum internasional dan menindaklanjuti gencatan senjata menuju perdamaian permanen yang lebih stabil.
Suara.com - Pemerintah Indonesia secara resmi menyambut baik tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel.
Momentum ini diharapkan tidak sekadar menjadi jeda pertempuran, melainkan pijakan awal menuju perdamaian yang abadi di kawasan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menegaskan bahwa Indonesia terus memantau dengan saksama setiap perkembangan dari meja perundingan kedua belah pihak.
“Indonesia mengharapkan agar perundingan tersebut dapat menghasilkan gencatan senjata permanen,” ujar Nabyl di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Indonesia menekankan bahwa gencatan senjata ini harus segera diikuti dengan langkah-langkah konkret di lapangan. Hal ini sangat krusial untuk mencegah bertambahnya korban jiwa dan menghentikan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Lebanon.
Selain itu, Nabyl mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan global dalam konflik bersenjata.
Indonesia mendesak seluruh pihak untuk selalu menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, serta memberikan perlindungan penuh terhadap warga sipil.
“Indonesia menegaskan bahwa semua pihak harus menahan diri secara maksimal dan menghormati kedaulatan negara,” tegas Nabyl.
Kesepakatan penting ini pertama kali diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump. Israel dan Lebanon sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai pada Kamis (16/4) pukul 21.00 GMT atau Jumat (17/4) pukul 02.00 WIB.

Keberhasilan ini diraih setelah delegasi dari Lebanon dan Israel menjalani perundingan intensif di Washington DC pada Selasa (14/4) dengan mediasi dari Amerika Serikat.
Respons Dunia dan Sikap Hizbullah
Langkah damai ini mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Meski menyambut baik upaya perdamaian tersebut, Guterres juga memberikan catatan khusus dengan mendesak kelompok Hizbullah untuk mematuhi poin-poin gencatan senjata.
Di sisi lain, perwakilan Hizbullah di parlemen Lebanon, Hassan Fadlallah, melihat kesepakatan 10 hari ini sebagai fase awal dari perjuangan yang lebih besar. Menurutnya, gencatan senjata ini hanyalah langkah pembuka menuju pembebasan penuh Lebanon yang menjadi tujuan utama gerakan mereka.
Hizbullah menyatakan dukungannya terhadap gencatan senjata, namun dengan serangkaian tuntutan tegas bagi masa depan Lebanon.