Kapal Perang Ada di Selat Malaka, TNI Buka Suara

Suara.com - Kehadiran kapal milik Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka baru-baru ini memicu perhatian, terutama terkait legalitas operasional kapal asing di wilayah perairan strategis Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memberikan klarifikasi mengenai status hukum dan protokol internasional yang berlaku di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia tersebut.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul memberikan penjelasan bahwa pergerakan kapal Amerika Serikat tersebut telah sesuai dengan koridor hukum laut internasional.

Berdasarkan pantauan dan koordinasi yang dilakukan, kapal-kapal tersebut hanya melakukan aktivitas transit yang sah secara regulasi global.

"Menanggapi kapal asing yang melintas di Selat Malaka, bahwa hak kapal, termasuk kapal perang yang melintas di perairan tersebut merupakan Hak Lintas Transit (Transit Passage)," kata Tunggul dalam keterangan resminya sebagaimana dilansir Antara, Senin (20/4/2026).

Selat Malaka secara geografis merupakan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya.

Status ini membuat Selat Malaka memiliki kekhususan dalam hukum laut internasional dibandingkan dengan perairan pedalaman atau laut teritorial biasa.

Tunggul mengatakan, hak tersebut dapat dipakai kapal asing lantaran Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran internasional.

Hal ini memungkinkan kapal dari negara mana pun, termasuk kapal perang milik Amerika Serikat, untuk melintas tanpa harus meminta izin khusus terlebih dahulu, selama mereka mematuhi aturan lintas transit yang berlaku.

Secara yuridis, hak transit tersebut memiliki landasan kuat dalam hukum internasional. Dia melanjutkan, hak transit tersebut sah menurut Pasal 37, 38 dan 39 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa dalam lintas transit, kapal dan pesawat udara asing harus lewat tanpa menunda-nunda dan tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara pantai.

Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dalam penegakan hukum di wilayah ini karena telah meratifikasi aturan internasional tersebut ke dalam hukum nasional.

Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS.

Dengan adanya undang-undang tersebut, Indonesia secara langsung mengakui keberadaan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran Internasional.

Pengakuan ini membawa konsekuensi hukum di mana Indonesia berkewajiban menjamin keselamatan pelayaran, namun di sisi lain, kapal asing juga memiliki kewajiban yang tidak kalah berat.

Meskipun memiliki hak untuk melintas, kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar oleh pihak asing manapun.

Namun demikian, Tunggul menegaskan seluruh kapal yang melintas harus menghormati Indonesia sebagai negara pantai.

Penghormatan ini mencakup kepatuhan terhadap batas-batas wilayah dan tidak melakukan aktivitas militer yang bersifat provokatif atau latihan tempur tanpa izin selama berada dalam jalur lintas transit tersebut.

Selain aspek kedaulatan dan keamanan, aspek keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut juga menjadi poin krusial yang diawasi ketat oleh TNI AL.

Kapal-kapal tersebut juga wajib mematuhi berbagai regulasi untuk mencegah terjadinya tabrakan kapal dan pencemaran laut karena bahan bakar.

Selat Malaka yang sempit dan padat memiliki risiko kecelakaan laut yang tinggi, sehingga kepatuhan terhadap navigasi internasional bersifat wajib.

Setiap kapal perang asing yang melintas harus memastikan bahwa mereka tidak membuang limbah atau melakukan aktivitas yang dapat merusak ekosistem laut Indonesia.

Pengawasan dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai unsur KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) dan pemantauan radar untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur.

"Selama kapal asing tersebut lintas transit juga tidak boleh melanggar ketentuan sesuai dengan Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) 1972 tentang pencegahan tubrukan di laut dan Marine Pollution (Marpol) tentang pencegahan pencemaran berasal dari kapal," tutup Tunggul.