Polisi Nekat Peras Tersangka Rp38 Juta Buat Tutupi Kasus Judi

Suara.com - Seorang inspektur polisi di Malaysia kini harus menghadapi ancaman kurungan penjara puluhan tahun setelah tertangkap basah memeras tersangka demi menutupi sindikat perjudian ilegal.

Menyitat Berita Harian Online, Rabu (22/4/2026), oknum penegak hukum bernama Mohd Firdaus Kamal secara terang-terangan meminta uang pelicin senilai puluhan juta rupiah untuk menghentikan proses penyelidikan kepolisian.

Tuntutan Pemerasan di Balik Seragam

Inspektur polisi berusia 39 tahun tersebut secara resmi didakwa di Pengadilan Sesyen atas dua tuduhan penerimaan suap dengan total nilai RM11.500 atau sekitar Rp38 juta.

Mohd Firdaus Kamal dengan tegas mengaku tidak bersalah saat dakwaan dibacakan dan meminta kasusnya diadili sepenuhnya di hadapan Hakim Zulhazmi Abdullah.

Dakwaan pertama menyebutkan bahwa sang inspektur dari Divisi Investigasi Kriminal tersebut menerima suap tunai sebesar RM5.000 dari seorang pria berusia 55 tahun.

Uang haram tersebut diserahkan sebagai pelicin untuk memanipulasi dan menyelesaikan sebuah kasus perjudian yang sedang diselidiki di bawah Seksyen 6(1) Undang-Undang Taruhan 1953.

Transaksi ilegal pertama ini diduga kuat terjadi di depan bekas Kantor Karantina Tumbuhan yang terletak di Jalan Bagan Luar Butterworth, distrik Seberang Perai Utara.

Peristiwa pelanggaran hukum yang mencoreng nama kepolisian tersebut dilaporkan terjadi pada tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 15.45 waktu setempat.

Skandal Memalukan di Markas Kepolisian

Pada dakwaan kedua, oknum penegak hukum ini dituduh secara sengaja meminta uang suap tambahan sebesar RM6.500 dari individu yang sama untuk tujuan serupa.

Ironisnya, tindakan pemerasan yang sangat berani ini diduga dilakukan tepat di dalam Kantor Divisi Investigasi Kriminal Markas Kepolisian Distrik (IPD) Seberang Perai Utara.

Kejadian memalukan di dalam markas kepolisian tersebut tercatat berlangsung pada tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 waktu setempat.

Segala tindak pidana korupsi ini menjerat sang inspektur di bawah Seksyen 17(a) dan Seksyen 16(a)(B) Undang-Undang Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) tahun 2009.

Jika terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, inspektur kepolisian ini akan menghadapi hukuman kurungan penjara maksimal hingga 20 tahun lamanya.

Terdakwa juga terancam denda berat yang jumlahnya tidak kurang dari lima kali lipat nilai suap atau minimal RM10.000, tergantung nominal mana yang lebih tinggi.

Permohonan Jaminan dan Beban Keluarga

Kasus korupsi yang menarik perhatian publik ini ditangani secara langsung oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum MACC yang bernama Noor Azura Zulkiflee.

Sementara itu, terdakwa Mohd Firdaus Kamal didampingi oleh pengacara pembela bernama Khaliq Mehtab Mohd Ishaq selama seluruh proses persidangan berlangsung.

Selama proses hukum berjalan, pihak penuntut umum dengan tegas menetapkan uang jaminan sebesar RM10.000 untuk kedua dakwaan yang tengah menjerat terdakwa.

Noor Azura juga menetapkan syarat ketat tambahan berupa wajib lapor ke kantor MACC setiap bulan sekali dan penyerahan paspor internasional hingga persidangan dinyatakan usai.

Pengacara pembela sempat mencoba mengajukan permohonan jaminan minimum dengan alasan yang cukup emosional, yakni kliennya harus menghidupi seorang istri yang tidak memiliki pekerjaan.

Beban finansial keluarga terdakwa juga diklaim semakin berat karena harus membiayai dua anak yang masih bersekolah pada usia 8 dan 12 tahun, serta merawat orang tua yang sudah lanjut usia.

Pihak pengadilan akhirnya mengabulkan jaminan sebesar RM10.000 dengan satu orang penjamin dan mewajibkan terdakwa mematuhi seluruh syarat tambahan dari pihak kejaksaan.

Majelis hakim menetapkan bahwa sidang lanjutan untuk kasus suap yang menodai kepercayaan masyarakat ini akan kembali digelar pada tanggal 12 Juni mendatang.

Kasus hukum ini bermula dari operasi penindakan besar-besaran terhadap berbagai aktivitas perjudian ilegal yang sangat meresahkan warga di wilayah Seberang Perai Utara dua tahun yang lalu.

Undang-Undang Taruhan 1953 di negara tersebut memang secara ketat melarang segala bentuk aktivitas perjudian tanpa izin yang sering kali dikendalikan oleh jaringan sindikat bawah tanah.