Akademisi Tekankan Pengawasan Ketat Aliran Dana Asing, Ini Alasannya

Suara.com - Akademisi hukum pidana dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Drs. H. Imron Rosyadi, SH., MH, menegaskan bahwa pengawasan terhadap aliran dana asing merupakan hal penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mencegah penyalahgunaan dana untuk kepentingan yang melanggar hukum.

Menurut dia, masuknya dana asing ke Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang sah, tetapi negara tidak boleh lengah apabila muncul indikasi risiko atau pelanggaran hukum.

Pandangan itu disampaikan Imron Rosyadi dalam Seminar Diskusi Publik bertajuk “Dana Asing Masuk, Wewenang Aparat Seberapa Kuat Sih?”, Rabu (22/4/2026).

Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia sudah menyediakan kerangka yang cukup kuat untuk mengawasi, menelusuri, dan menindak aliran dana asing apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan.

“Dana asing pada dasarnya legal dalam sistem keuangan nasional, tetapi legalitas itu tidak bersifat absolut,” Kata Imron.

Menurut dia, negara tetap memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan aliran dana asing melalui perpaduan instrumen administratif dan pidana.

“Dalam aspek administratif, lembaga jasa keuangan diwajibkan melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap nasabah serta pola transaksi, termasuk yang berasal dari luar negeri”, jelasnya.

Ia menjelaskan, pengawasan tersebut menjadi penting karena kejahatan keuangan modern memiliki karakter lintas negara, kompleks, dan kerap sulit ditelusuri.

Dana dari luar negeri tidak selalu langsung tampak bermasalah, tetapi dapat disamarkan melalui berbagai transaksi untuk menutupi asal-usul dan tujuan penggunaannya.

“Penyelidikan tidak harus menunggu hingga kejahatan terbukti sepenuhnya, melainkan dapat dimulai sejak ditemukan transaksi keuangan mencurigakan atau penyimpangan dari pola transaksi normal”, urainya.

Dalam mekanisme yang diatur hukum, kata dia, tahap awal dilakukan oleh penyedia jasa keuangan melalui proses customer due diligence. Jika ada transaksi yang dinilai mencurigakan, laporan disampaikan kepada PPATK untuk dianalisis lebih lanjut.

“Hasil analisis itu kemudian dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk memulai penyidikan. Dalam tahap ini, Kepolisian berwenang melakukan penelusuran aliran dana dan pengumpulan alat bukti, sedangkan Kejaksaan berperan dalam proses penuntutan di pengadilan”, tandasnya.

Imron menambahkan, kewenangan negara tidak hanya bersifat represif setelah tindak pidana terjadi. Dalam perkara tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pendanaan terorisme, hukum juga memberi ruang bagi tindakan preventif seperti pemblokiran dana yang diduga akan digunakan untuk kegiatan melawan hukum.

“Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dana asing bukan semata soal penindakan, melainkan juga bagian dari upaya mencegah ancaman yang lebih besar terhadap keamanan dan stabilitas nasional”, tegasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum terhadap aliran dana asing tetap menghadapi tantangan serius.

Perbedaan yurisdiksi antarnegara, pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital, potensi benturan dengan perlindungan privasi, serta ketergantungan pada kualitas kepatuhan internal lembaga jasa keuangan menjadi sejumlah hambatan yang tidak bisa diabaikan.

“Karena itu, koordinasi antarlembaga dan ketepatan pembuktian menjadi sangat menentukan dalam setiap penanganan perkara”, tuturnya.

Menurut Imron, inti persoalannya bukan pada ada atau tidaknya kewenangan aparat, melainkan pada bagaimana kewenangan itu dijalankan secara cermat, proporsional, dan akuntabel.

Negara, kata dia, harus tegas menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi ketegasan tersebut juga harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

“Pengawasan dana asing penting untuk menjaga stabilitas, tetapi juga harus dilakukan secara sah, terukur, dan berbasis indikasi hukum yang kuat,” pungkasnya.