Misteri Absennya Tim Hukum Nadiem Makarim, Sidang Korupsi Chromebook Sengaja Diulur?

Suara.com - Tim advokat Nadiem Anwar Makarim kompak tak menghadiri sidang dugaan korupsi Chromebook, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Ketidakhadiran seluruh anggota tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) tersebut memicu tanda tanya di ruang sidang.

Hingga sidang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB, alasan pasti di balik absennya para advokat tersebut tidak diketahui. Pihak jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah bersiap di meja penuntutan pun tidak memberikan keterangan mendalam mengenai keberadaan maupun alasan di balik kosongnya kursi penasihat hukum terdakwa.

"Kami penuntut umum telah hadir, namun penasihat hukum tidak hadir," ujar JPU dari Kejagung Roy Riadi sebagaimana dilansir Antara.

Selain ketidakhadiran tim hukumnya, Nadiem Anwar Makarim sendiri juga tidak dimunculkan di hadapan majelis hakim oleh JPU.

Berdasarkan informasi yang berkembang di persidangan, eks Mendikbudristek tersebut dilaporkan sedang dalam kondisi sakit.

Meskipun demikian, Nadiem diketahui sebenarnya sudah berada di lingkungan pengadilan dan menunggu di ruang tahanan sebelum diputuskan untuk tidak dihadirkan ke ruang sidang utama.

Melihat situasi di mana pihak terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan kondisi kesehatan terdakwa yang terganggu, Majelis Hakim mengambil keputusan tegas.

Hakim memutuskan untuk menunda persidangan yang sedianya beragendakan pemeriksaan saksi dan ahli a de charge alias meringankan tersebut. Persidangan dijadwalkan ulang untuk kembali digelar pada hari Senin (27/4).

Kasus yang menjerat Nadiem ini berkaitan dengan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan yang mencakup pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek untuk tahun anggaran 2019–2022.

Dalam dakwaannya, JPU menyebutkan bahwa Nadiem diduga melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan nilai fantastis mencapai Rp2,18 triliun.

Dugaan korupsi ini berawal dari pelaksanaan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa laptop Chromebook serta CDM pada tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022.

Berdasarkan hasil penyidikan, proses pengadaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan yang telah ditetapkan serta melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya yang diproses dalam berkas persidangan berbeda. Mereka adalah Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih.

Selain itu, terdapat satu nama lagi yakni Jurist Tan, yang hingga saat ini statusnya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang.

Rincian kerugian negara sebesar Rp2,18 triliun tersebut terbagi dalam beberapa klaster pengadaan. Klaster pertama adalah kerugian sebesar Rp1,56 triliun yang terkait langsung dengan program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek.

Klaster kedua melibatkan nilai sebesar 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar. Kerugian pada klaster kedua ini diakibatkan oleh pengadaan CDM yang dinilai penyidik tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat nyata pada program digitalisasi pendidikan tersebut.

Dalam konstruksi perkara yang disusun jaksa, Nadiem diduga telah menerima aliran uang sebesar Rp809,59 miliar.

Dana tersebut disebutkan berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Aliran dana ini menjadi salah satu poin krusial dalam pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam kasus tipikor ini.

Penyidik juga menemukan fakta bahwa sebagian besar sumber uang yang ada pada PT AKAB berasal dari investasi yang dikucurkan oleh raksasa teknologi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Kaitan antara investasi perusahaan global dengan proyek pengadaan di kementerian ini menjadi fokus pendalaman materi persidangan.

Indikasi penambahan kekayaan Nadiem juga dipaparkan melalui data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pada laporan tahun 2022, tercatat adanya perolehan harta jenis surat berharga milik Nadiem dengan nilai mencapai Rp5,59 triliun.

Atas seluruh rangkaian tersebut, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024 itu kini terancam pidana berat.

Nadiem dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.