Kata-kata Menlu Singapura Tolak Purbaya Soal Tarif Selat Malaka

Suara.com - Singapura, Malaysia, dan Indonesia sepakat memperkuat sinergi untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas kapal di Selat Malaka.

Ketiga negara pantai ini berkomitmen menolak segala bentuk pungutan biaya atau hambatan yang mengganggu jalur logistik dunia tersebut.

Dikutip dari CNA, langkah ini menjadi krusial mengingat eskalasi konflik di Timur Tengah mulai mengancam stabilitas rute maritim internasional secara signifikan.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menekankan bahwa keterbukaan Selat Malaka adalah urat nadi ekonomi bagi negara-negara di kawasan.

Keselarasan strategi ini menjadi pembeda utama Asia Tenggara dibandingkan wilayah lain yang saat ini rawan akan senjataisasi jalur perdagangan.

"Kami tidak memungut tol. Kami semua adalah ekonomi yang bergantung pada perdagangan. Kami semua tahu bahwa demi kepentingan kami untuk tetap membukanya," ujar Dr. Balakrishnan.

Ia menegaskan bahwa kepentingan strategis ketiga negara tersebut sudah selaras untuk menjaga jalur tersebut tetap dapat dilintasi.

Kondisi ini sangat kontras dengan ancaman penutupan di Selat Hormuz yang memicu kekhawatiran global terhadap keamanan energi.

Asia Tenggara memilih untuk tetap berpegang teguh pada aturan hukum laut yang diakui secara universal oleh dunia.

"Terkait dengan Amerika dan China, kami telah memberi tahu keduanya, kami beroperasi berdasarkan UNCLOS," tegas Dr. Balakrishnan merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Netralitas di Tengah Persaingan Kekuatan Besar

Hak lintas transit dijamin bagi semua pihak tanpa terkecuali guna memastikan stabilitas pertumbuhan ekonomi kawasan tetap terjaga.

Singapura memastikan tidak akan terlibat dalam upaya penutupan rute atau pengenaan tarif bagi kapal yang melintasi wilayah kedaulatan mereka.

"Hak lintas transit dijamin untuk semua orang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup atau menghalangi atau memberlakukan tol di lingkungan kami," tambahnya.

Prinsip tersebut juga berlaku bagi lalu lintas udara yang melewati ruang udara di atas perairan strategis tersebut.

Singapura tetap pada posisi tidak memihak dalam kompetisi antara Amerika Serikat dan China yang kian meruncing akhir-akhir ini.

"Mengutip Bapak Lee Kuan Yew, kami akan menolak untuk memilih. Cara kami menjalankan urusan kami adalah dengan menilai apa yang menjadi kepentingan nasional jangka panjang Singapura," jelasnya.

Keputusan diplomatik yang diambil didasarkan pada analisis mandiri tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak asing manapun.

Jika harus berkata tidak pada Washington atau Beijing, Singapura mengklaim tidak akan ragu demi menjaga kedaulatan negaranya.

"Dan jika saya harus mengatakan tidak kepada Washington atau Beijing atau siapa pun, kami tidak akan gentar. Namun mereka juga akan tahu bahwa ketika kami mengatakan tidak, itu bukan atas perintah pihak lain; kami bertindak demi kepentingan nasional jangka panjang kami sendiri," tuturnya.

Singapura memposisikan diri sebagai mitra yang bermanfaat namun tegas menolak untuk dieksploitasi oleh kepentingan politik global.

Risiko Ketegangan di Kawasan Pasifik

"Kami akan berguna, tetapi kami tidak akan dimanfaatkan," tegas Dr. Balakrishnan dalam sesi wawancara tersebut.

Investasi Amerika Serikat di Asia Tenggara tercatat lebih besar dibandingkan total investasi mereka di India, China, Jepang, dan Korea Selatan.

Di sisi lain, Singapura juga memegang peran vital sebagai salah satu sumber investasi asing terbesar bagi ekonomi China saat ini.

Namun, kekhawatiran muncul jika persaingan kekuatan besar tersebut berujung pada pecahnya konflik fisik di wilayah Pasifik.

"Jika mereka berperang di Pasifik, apa yang Anda saksikan sekarang di Selat Hormuz hanyalah sebuah latihan simulasi," peringatnya.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan persaingan ketat antara Amerika Serikat dan China telah menempatkan jalur perdagangan maritim global dalam risiko tinggi.

Selat Malaka, sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, menjadi fokus utama bagi Singapura, Malaysia, dan Indonesia untuk tetap dijaga sebagai zona bebas hambatan sesuai mandat UNCLOS.

Stabilitas di jalur ini dianggap sebagai kunci utama untuk mencegah krisis ekonomi lebih lanjut jika konflik di wilayah Pasifik benar-benar meletus.