Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui

Suara.com - Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode 2021-2023, Alfian Nasution, menghadapi tuntutan pidana berat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Alfian dengan hukuman 14 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung, Andi Setyawan, menyatakan keyakinannya bahwa Alfian Nasution terlibat dalam praktik korupsi secara bersama-sama.

Perbuatan tersebut dilakukan bersama Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina periode 2012-2014, Hanung Budya Yuktyanta, serta Business Development Manager Trafigura Pte, Ltd periode 2019-2021, Martin Haendra Nata.

Kasus ini mencakup periode panjang tata kelola minyak mentah dari tahun 2013 hingga 2024.

"Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," ucap JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan tersebut.

Selain Alfian, dua terdakwa lainnya juga mendapatkan tuntutan yang signifikan. Hanung Budya Yuktyanta dituntut pidana penjara selama 8 tahun, sementara Martin Haendra Nata dituntut 13 tahun penjara.

Ketiganya juga dituntut membayar denda masing-masing sebesar Rp1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 190 hari atau sekitar enam bulan.

JPU juga melayangkan tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Alfian Nasution dan Martin Haendra Nata dituntut membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp5 miliar dengan subsider 7 tahun penjara.

Sementara itu, Hanung Budya dituntut uang pengganti dengan nilai yang sama namun dengan
subsider 4 tahun penjara.

Para terdakwa dinilai telah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam pertimbangannya, JPU memaparkan sejumlah poin yang memberatkan posisi para terdakwa. Perbuatan mereka dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam menyelenggarakan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, tindakan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan serta perekonomian negara dalam skala yang sangat besar.

"Sementara hal meringankan tuntutan, para terdakwa belum pernah dihukum," ujar JPU di hadapan majelis hakim sebagaimana dilansir Antara.

Alfian Nasution didakwa telah merugikan keuangan negara dengan nilai fantastis mencapai Rp285,18 triliun. Kerugian ini timbul dari dugaan perbuatan melawan hukum dalam tiga tahapan utama tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

Tahapan pertama berkaitan dengan pengadaan sewa terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pertamina.

Tahapan kedua melibatkan pemberian kompensasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Research Octane Number (RON) 90 oleh pemerintah kepada Pertamina Patra Niaga pada tahun 2022 dan 2023.

Sedangkan tahapan ketiga adalah terkait penjualan solar nonsubsidi pada PT PPN pada periode tahun 2020-2021.

Dalam menjalankan aksinya, Alfian disebut tidak bekerja sendiri. Ia diduga bekerja sama dengan sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga pada Pertamina Patra Niaga periode 2020-2021 Hasto Wibowo, Senior Vice President (SVP) Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina periode 2017-2018 Toto Nugroho, serta Vice President (VP) Crude, Product Trading, and Commercial (CPTC) periode 2019-2020 Dwi Sudarsono.

Nama lain yang terseret dalam dakwaan bersama adalah Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina International Shipping (PIS) periode 2024-2025 Arief Sukmara, Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi Indra Putra, serta Martin Haendra Nata.

Dalam rincian dakwaan, pada sektor pengadaan sewa terminal BBM, para terdakwa diduga telah memperkaya sejumlah pihak swasta.

Di antaranya adalah Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Juedo, pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza, serta pemilik manfaat PT Orbit Terminal Merak Mohammad Riza Chalid.

Nilai kekayaan yang mengalir ke pihak-pihak tersebut mencapai Rp2,9 triliun pada kegiatan sewa Terminal Bahan
Bakar (TBBM) Merak.

Selanjutnya, pada poin pemberian kompensasi JBKP RON 90, perbuatan para terdakwa dilaporkan telah memperkaya Pertamina Patra Niaga sebesar Rp13,12 triliun.

Sementara dalam skema penjualan solar nonsubsidi tahun 2020-2021, tindakan kedelapan terdakwa memperkaya PT Adaro Indonesia sebanyak Rp630 miliar.

Total kerugian negara sebesar Rp285,18 triliun tersebut terdiri dari beberapa komponen. Pertama, kerugian keuangan negara sebesar 2,73 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dan Rp25,44 triliun.

Kedua, kerugian perekonomian negara yang ditaksir mencapai Rp171,99 triliun. Ketiga, terdapat keuntungan ilegal
sebesar 2,62 miliar dolar AS.

Kerugian keuangan negara tersebut mencakup 5,74 miliar dolar AS dalam pengadaan impor produk kilang atau BBM, serta Rp2,54 triliun dalam penjualan solar nonsubsidi selama periode 2021-2023.

JPU menjelaskan bahwa kerugian perekonomian negara muncul akibat kemahalan harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi nasional.

Keuntungan ilegal didapatkan dari selisih harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian dalam negeri.

Atas seluruh rangkaian perbuatan tersebut, Alfian Nasution dan para terdakwa lainnya terancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.