Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka

Suara.com - Polda Metro Jaya kini tengah mendalami dugaan keterlibatan seorang anggota kepolisian aktif, Aiptu YS alias Lippo, yang terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Anggota yang bertugas di Polsek Cimanggis, Polres Depok tersebut, diduga kuat berperan sebagai broker atau perantara dalam proyek pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pejabat tinggi di daerah tersebut.

Pemeriksaan terhadap Aiptu YS dilakukan menyusul fakta-fakta mengejutkan yang terungkap dalam persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Pol. Budi Hermanto, mengonfirmasi bahwa pihaknya melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) telah melakukan klarifikasi internal terhadap yang bersangkutan.

Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti kesaksian Aiptu YS di persidangan yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

"Terkait informasi yang menyebut Aiptu YS hadir sebagai saksi sidang Tipikor Bupati Bekasi, Propam telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan," ujar Budi saat dikonfirmasi dari Bekasi, Kamis (23/4/2026).

Nama Aiptu YS, yang juga dikenal dengan sapaan "Lippo" di kalangan tertentu, mendadak menjadi sorotan publik setelah ia memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu (8/4).

Dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi ijon proyek tersebut, YS secara terbuka mengakui identitasnya sebagai anggota Polri yang masih aktif berdinas.

Fakta persidangan mengungkap peran yang sangat signifikan dari oknum polisi ini. YS alias "Lippo" saat ditanya Jaksa KPK pada persidangan tersebut mengaku sebagai anggota aktif Polri.

Tidak hanya itu, pengakuan yang lebih mencengangkan muncul terkait aliran dana yang diterimanya dari proyek-proyek pemerintah.

YS juga membenarkan memperoleh keuntungan dari proyek-proyek yang dikerjakan tersangka Sarjan. Total imbalan yang diterima berdasarkan perhitungan penyidik mencapai sekitar Rp16 miliar.

Angka fantastis itu diduga merupakan "fee" atau komisi atas perannya dalam memuluskan proyek-proyek pengadaan di Kabupaten Bekasi.

Menanggapi perkembangan kasus ini, Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa Polda Metro Jaya tetap menghormati koridor hukum yang berlaku.

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan dugaan tindak pidana korupsi tersebut kepada lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami turut memantau fakta persidangan yang ada dan menyerahkan penanganan kepada institusi yang menangani. Dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan hadir di persidangan dalam kapasitas sebagai saksi," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Di tengah bergulirnya kasus ini, terungkap fakta bahwa Aiptu YS telah berupaya meninggalkan institusi Polri.

Budi membenarkan bahwa YS telah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi pada pertengahan Maret lalu. Saat ini, permohonan tersebut sedang dalam tahap peninjauan oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM).

Dirinya juga membenarkan YS telah mengajukan pengunduran diri pada 18 Maret lalu. Saat ini permohonan tersebut masih berproses di Biro SDM Polda Metro Jaya.

Langkah pengunduran diri Aiptu YS ini kemudian mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Indonesia Police Watch (IPW).

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menilai bahwa pengunduran diri tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meloloskan oknum polisi tersebut dari jeratan hukum pidana maupun sanksi etik yang berat.

Sugeng berpendapat bahwa tindakan YS yang menjadi broker proyek terjadi saat ia masih menyandang status sebagai abdi negara.

Oleh karena itu, segala bentuk keuntungan yang diterima harus dipandang sebagai pelanggaran hukum serius yang masuk dalam kategori korupsi.

"Harus diingat tindakan sebagai broker proyek dan mendapatkan 'fee' (komisi) itu dilakukan saat dia masih aktif sebagai polisi. Oleh karena itu dia harus diproses tindak pidana korupsi, karena menerima gratifikasi ataupun menerima suap dan harus didalami aliran dananya," katanya.

Lebih lanjut, IPW mendesak agar KPK tidak ragu untuk segera meningkatkan status hukum Aiptu YS. Mengingat besarnya jumlah dana yang terlibat dan pengakuan langsung di persidangan, Sugeng menilai sudah cukup bukti bagi lembaga antirasuah tersebut untuk bertindak lebih jauh.

"KPK harus segera memeriksa dan menetapkan saudara YS ini sebagai tersangka," ujarnya.

Persoalan status keanggotaan YS di Polri juga menjadi perhatian serius IPW. Sugeng mengkhawatirkan jika pengunduran diri YS dikabulkan begitu saja, maka proses sidang kode etik yang seharusnya dijalani oleh seorang anggota Polri yang melanggar aturan akan terhenti.

"Kalau dikabulkan, dia bukan anggota Polri lagi," katanya.

IPW secara tegas meminta agar pimpinan Polri menolak permohonan pengunduran diri tersebut.

Menurutnya, institusi Polri harus menunjukkan ketegasan dalam membersihkan oknum-oknum yang mencoreng nama baik kepolisian dengan memberikan sanksi yang paling berat, yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

"Menurut saya permintaan pengunduran dirinya jangan dikabulkan, tetapi dia diberhentikan dengan putusan Komisi Kode Etik Kepolisian, PTDH (pemberhentian dengan tidak hormat) apabila terbukti melakukan pelanggaran berat," kata dia.