- Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Hambalang pada 24 April 2026 guna membahas stabilitas keamanan nasional.
- Kapolri memaparkan laporan program strategis Polri, termasuk penguatan transformasi digital, profesionalisme personel, serta sinergi dalam mendukung berbagai program nasional pemerintah.
- Presiden Prabowo juga menerima Menteri Investasi Rosan Roeslani untuk membahas perluasan program hilirisasi ke sektor pertanian dan perikanan nasional.
Program-program tersebut mencakup sektor pertanian, ketahanan pangan, penyediaan makanan bergizi, hingga gerak cepat penanganan bencana alam serta peningkatan kualitas layanan langsung untuk masyarakat.
Dokumentasi dan Suasana Pertemuan di Hambalang
Berdasarkan foto-foto yang diunggah oleh Sekretariat Kabinet di Jakarta, suasana pertemuan di Hambalang terlihat sangat formal namun produktif.
Presiden Prabowo tampak serius membaca dokumen laporan yang diserahkan langsung oleh Kapolri.
Dalam dokumentasi tersebut, Kapolri yang duduk tepat di seberang Presiden memberikan paparan dan penjelasan langsung atas laporannya itu kepada Presiden.
Interaksi langsung ini menunjukkan pola komunikasi kepemimpinan Presiden Prabowo yang ingin memahami secara mendetail setiap progres dari kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya.
Hambalang, yang sering menjadi lokasi diskusi strategis, kembali menjadi saksi pengambilan kebijakan-kebijakan penting bagi arah bangsa ke depan.
Agenda Lain: Pertemuan dengan Menteri Investasi Rosan Roeslani
Selain menerima Kapolri, di hari yang sama Presiden Prabowo juga mengagendakan pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.
Sama halnya dengan pertemuan sebelumnya, diskusi antara Presiden dengan Rosan juga berlangsung secara empat mata di kediaman Hambalang.
Dalam pertemuannya dengan Presiden, Rosan melaporkan perkembangan signifikan mengenai program-program hilirisasi yang akan dibangun di 13 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.
Hilirisasi menjadi pilar utama strategi ekonomi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Merespons laporan tersebut, Presiden memberikan arahan tegas agar cakupan hilirisasi terus diperluas. Presiden menekankan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya terbatas pada sektor energi dan mineral saja.
Menurut arahan Presiden, sektor pertanian dan perikanan juga harus segera menyentuh tahap hilirisasi agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi petani dan nelayan di berbagai daerah.