- Program PHTC Presiden Prabowo terancam batal karena belum ada kontrak proyek RSUD Waropen setelah 60 hari.
- Masyarakat Waropen memprotes dugaan pembatalan proyek senilai Rp200 miliar akibat proses tender yang dinilai tidak transparan.
- Ketiadaan rumah sakit di Waropen menyebabkan warga kesulitan mengakses layanan kesehatan hingga berujung pada kasus kematian.
Ia juga mempertanyakan komitmen dan kepekaan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Waropen.
Di sisi lain, dari hasil penelusuran investigasi, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam proses tender PHTC batch 3, khususnya pada proyek di RSUD rumah Rodo Fabo Waropen Papua.
Dugaan ini semakin memperkuat desakan publik agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap proses pengadaan tersebut.
Jika benar proyek ini dibatalkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas program pemerintah, tetapi juga nyawa masyarakat Waropen yang hingga hari ini masih berjuang mendapatkan akses kesehatan yang layak.