Kekerasan di Papua Meningkat, DPD RI Desak Pemerintah Buka 'Grand Design' Penyelesaian Konflik

Suara.com - Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi kekerasan yang terus terjadi di Tanah Papua sejak tahun 2025 hingga April 2026.

Ia menyoroti banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dan mendesak pemerintah untuk segera merumuskan serta memaparkan strategi besar (grand design) penyelesaian konflik secara transparan.

Yorrys mengungkapkan, bahwa dalam kurun waktu tersebut, ratusan nyawa telah melayang dari berbagai elemen, mulai dari warga sipil, aparat TNI/Polri, hingga kelompok bersenjata (OPM/TPNPB/KKB).

“Semua korban adalah anak bangsa. Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi Indonesia,” ujar Yorrys di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Salah satu insiden paling memilukan yang disoroti Yorrys adalah kejadian pada 14 April 2026 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Peristiwa tersebut merenggut 9 nyawa, termasuk seorang balita, serta menyebabkan ratusan warga terpaksa mengungsi.

Menurutnya, wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah kini menjadi titik paling rawan di mana warga kehilangan hak-hak dasarnya, seperti tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

“Banyak warga hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan yang layak, sementara perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal,” tegasnya.

Selain isu keamanan, Yorrys juga menggarisbawahi masalah struktural lainnya seperti angka kemiskinan yang tetap tertinggi di tingkat nasional dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang masih menggantung.

Ia menilai hal-hal tersebut telah memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Meski mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan fisik di Papua, Yorrys mengkritik belum adanya peta jalan yang jelas dan bisa diakses oleh publik untuk mengakhiri konflik secara permanen.

“Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map yang komprehensif dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh,” ujarnya.

Mewakili aspirasi Anggota DPD RI se-Tanah Papua, Yorrys menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Menghentikan kekerasan secara menyeluruh di Tanah Papua.
2. Memastikan keamanan dan kelayakan hidup masyarakat.
3. Membuka grand design dan road map penyelesaian konflik secara transparan.
4. Mendorong dialog inklusif dengan seluruh unsur masyarakat Papua.
5. Menuntaskan pelanggaran HAM secara adil dan transparan.
6. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara berkelanjutan.
7. Memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam menyelesaikan konflik.

Yorrys menekankan, bahwa permasalahan Papua tidak bisa diselesaikan secara parsial atau sektoral. Diperlukan komitmen kuat dan kerja sama dari seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan kedamaian di bumi Cenderawasih.

“Penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan sinergi dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Tanah Damai bukanlah mimpi, tetapi tidak akan pernah terwujud tanpa kolaborasi,” pungkasnya.