Amerika Serikat Protes Keras Iran Jadi Pemimpin Sidang Nuklir NPT, Menghina Perjanjian Internasional

Suara.com - Penunjukan Iran sebagai salah satu pimpinan dalam forum peninjauan senjata nuklir global memicu gejolak diplomatik hebat di markas besar PBB.

Langkah ini dianggap sebagai anomali besar mengingat rekam jejak transparansi nuklir Teheran yang terus menjadi sorotan dunia internasional.

Keputusan tersebut menempatkan Iran di posisi strategis dalam Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) ke-11 yang baru saja dimulai.

Dikutip dari CNA, Amerika Serikat secara terbuka menyatakan keberatan mendalam atas terpilihnya negara tersebut sebagai salah satu Wakil Presiden konferensi.

Sengketa ini memperlihatkan rapuhnya konsensus global dalam mengelola pengawasan energi atom di tengah tensi politik yang memanas.

Asisten Sekretaris Biro Pengendalian Senjata dan Non-proliferasi AS, Christopher Yeaw, melontarkan kritik pedas di hadapan para delegasi.

Yeaw menegaskan bahwa pemberian peran kepemimpinan kepada Teheran merupakan sebuah tindakan yang melukai semangat dasar perjanjian NPT.

"Tidak dapat disangkal bahwa Iran telah lama menunjukkan penghinaan terhadap komitmen non-proliferasi NPT," ujar Christopher Yeaw.

Ia merujuk pada keengganan Teheran dalam memberikan jawaban yang jelas kepada badan pengawas nuklir PBB selama beberapa tahun terakhir.

"Itu melampaui rasa malu dan memalukan bagi kredibilitas konferensi ini," tegas Christopher Yeaw mengenai penunjukan tersebut.

Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Reza Najafi, tidak tinggal diam menanggapi tudingan dari pihak Washington.

Najafi menilai pernyataan Amerika Serikat tersebut tidak memiliki dasar kuat dan sepenuhnya didorong oleh kepentingan politik sepihak.

"Sangat tidak dapat dipertahankan bahwa Amerika Serikat, sebagai satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir, mencari posisi sebagai penentu kepatuhan," kata Reza Najafi.

Ia juga menyoroti fakta bahwa Amerika Serikat justru terus memperluas dan memodernisasi gudang senjata nuklir milik mereka sendiri.

"Dan negara yang terus memperluas serta memodernisasi persenjataan nuklirnya... berupaya memposisikan dirinya sebagai arbiter kepatuhan," tambah Reza Najafi.

Iran terpilih menduduki kursi pimpinan setelah dicalonkan oleh kelompok negara-negara non-blok serta negara anggota lainnya dalam forum.

Duta Besar Vietnam untuk PBB, Do Hung Viet, selaku ketua konferensi, mengonfirmasi bahwa prosedur pemilihan sudah sesuai mekanisme kelompok.

Meski demikian, posisi Iran sebagai salah satu dari 34 Wakil Presiden konferensi tetap menjadi titik api perselisihan baru.

Amerika Serikat tetap bersikukuh bahwa Iran tidak layak memimpin karena belum menyelesaikan investigasi terkait aktivitas nuklir masa lalunya.

Di sisi lain, Iran mengklaim bahwa hak mereka untuk memperkaya uranium adalah untuk tujuan damai dan kebutuhan energi nasional.

Perselisihan di ruang sidang PBB ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya suhu konflik bersenjata yang melibatkan kepentingan Iran di Timur Tengah.

Presiden Donald Trump secara konsisten menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah membiarkan Teheran memiliki senjata pemusnah massal.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan bahwa posisi Washington terhadap aktivitas nuklir Iran sudah sangat tegas dan tidak berubah.

"Garis merah presiden sehubungan dengan Iran telah dibuat sangat, sangat jelas, tidak hanya bagi publik Amerika, tetapi juga bagi mereka," ungkap Karoline Leavitt.

Saat ini, Iran dikabarkan sedang mengajukan usulan baru untuk meredakan konflik dengan syarat penyelesaian sengketa pengiriman di Teluk.

Konferensi NPT merupakan agenda penting lima tahunan yang bertujuan meninjau efektivitas perjanjian yang berlaku sejak tahun 1970 tersebut.

IAEA sebelumnya sempat melaporkan adanya program pengembangan senjata nuklir Iran yang diduga telah dihentikan secara resmi pada tahun 2003.

Namun, ketidakpastian mengenai sisa-sisa material nuklir di situs yang tidak dideklarasikan tetap menjadi hambatan utama dalam normalisasi hubungan diplomatik.

Amerika Serikat dan sekutu Baratnya tetap menaruh kecurigaan bahwa teknologi pengayaan uranium Teheran dapat dengan cepat dialihkan untuk militer.

Kini, peran Iran sebagai pimpinan konferensi justru menambah beban moral pada integritas pengawasan nuklir global di mata negara-negara Barat.