Hizbollah Kecam Diplomasi Lemah Lebanon dengan Israel, Tuntut Pelucutan Senjata

Suara.com - Pemimpin tertinggi Hizbollah Naim Qassem secara tegas menutup pintu negosiasi langsung antara otoritas Lebanon dengan pihak Israel.

Langkah ini diambil di tengah upaya diplomatik yang dianggap merugikan kedaulatan negara dan mengabaikan martabat perlawanan rakyat.

Dikutip dari Anadolu, Qassem menekankan bahwa perjuangan bersenjata tetap menjadi satu-satunya benteng pertahanan Lebanon dalam menghadapi ekspansi militer yang masih berlangsung.

Penolakan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pemerintah Lebanon agar tidak memberikan konsesi cuma-cuma kepada musuh.

Eskalasi di lapangan menunjukkan bahwa gencatan senjata yang ada belum mampu menjamin keamanan warga sipil sepenuhnya.

Naim Qassem memaparkan lima tuntutan krusial yang harus terpenuhi sebelum membicarakan stabilitas kawasan secara jangka panjang.

Poin pertama mencakup penghentian total seluruh serangan Israel yang menyasar wilayah darat, lautan, maupun ruang udara Lebanon.

Selanjutnya Hezbollah menuntut penarikan mundur pasukan Israel dari seluruh jengkal tanah Lebanon yang saat ini masih diduduki.

Poin ketiga yang tidak kalah penting adalah pembebasan para tahanan yang masih mendekam di dalam penjara Israel.

Hizbollah juga mendesak jaminan kepulangan bagi seluruh warga sipil ke desa dan kota asal mereka tanpa terkecuali.

Tuntutan kelima yang diajukan oleh kelompok ini berfokus pada proses rekonstruksi besar-besaran pasca kerusakan akibat peperangan.

Qassem melontarkan kritik tajam terhadap putaran pembicaraan yang berlangsung di Washington di bawah naungan Amerika Serikat.

Hezbollah menilai keterlibatan dalam dialog tersebut merupakan bentuk ketundukan otoritas Lebanon yang sangat tidak perlu dilakukan.

“Dalam suasana pengorbanan dan martabat serta kekalahan musuh ini, otoritas (Lebanon) bergegas memberikan konsesi cuma-cuma yang memalukan dan tidak perlu, yang satu-satunya pembenarannya adalah ketundukan,” ujar Qassem.

Sikap ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap langkah politik yang diambil tanpa memperhitungkan kekuatan posisi tawar di lapangan.