- Kantor Imigrasi Kediri mendeportasi dua warga China berinisial QM dan LQ pada Selasa 28 April 2024 kemarin.
- Keduanya dideportasi karena terbukti bekerja di perusahaan yang tidak sesuai dengan dokumen izin tinggal keimigrasian mereka.
- Pihak perusahaan terkait telah diberikan surat peringatan serta diwajibkan membuat surat pernyataan atas kelalaian administrasi tersebut.
Suara.com - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Kediri mendeportasi dua warga negara asing (WNA) asal China berinisial QM dan LQ karena melanggar ketentuan izin tinggal keimigrasian.
Kedua WNA tersebut terbukti melakukan aktivitas kerja yang tidak sesuai dengan dokumen izin tinggal yang terdaftar dalam sistem keimigrasian Indonesia.
Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahaya Putra, menyatakan proses deportasi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
"Tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan standar operasional prosedur. Langkah ini merupakan bentuk penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kediri," ujar Frizky dalam keterangan resmi.
Pendeportasian dilaksanakan pada Selasa (28/4) melalui pintu keberangkatan internasional Bandara Juanda, Sidoarjo. Sebelumnya, kedua WNA tersebut menjalani masa detensi di ruang tahanan Kantor Imigrasi Kediri.
Bekerja Tidak Sesuai Penjamin
Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, QM dan LQ diketahui bekerja di Perusahaan A yang berada di wilayah kerja Imigrasi Kediri.
Namun, dalam data keimigrasian, izin tinggal kunjungan keduanya tercatat berada di bawah penjamin Perusahaan B.
Ketidaksesuaian antara penjamin dalam dokumen dan lokasi kerja tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Atas pelanggaran tersebut, kedua WNA dinyatakan melanggar Pasal 122 Ayat (1) UU Keimigrasian yang mengatur sanksi administratif berupa deportasi bagi warga negara asing yang melanggar aturan di Indonesia.
Perusahaan Diberi Peringatan
Imigrasi Kediri juga memeriksa pihak perusahaan tempat kedua WNA tersebut bekerja. Dalam pemeriksaan, pihak perusahaan mengakui adanya kelalaian dalam administrasi penggunaan tenaga kerja asing.
Sebagai tindak lanjut, perusahaan diwajibkan membuat surat pernyataan dan diberikan surat peringatan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.
"Dari perusahaan telah membuat surat pernyataan atas kelalaian tersebut dan diberikan surat peringatan agar tidak mengulangi," kata Frizky.
Pihak Imigrasi menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah kerjanya.