Harga Minyak Dunia Terus Menyala, Keputusan Trump di Selat Hormuz Makin Perburuk Kondisi

Suara.com - Ketidakpastian hukum terkait keterlibatan militer Amerika Serikat di Iran memicu gejolak baru pada kurva harga minyak mentah global.

Pemerintah Donald Trump kini mencoba melompati aturan batas waktu 60 hari yang diatur dalam Resolusi Kekuatan Perang 1973.

Langkah politik ini diambil dengan dalih bahwa situasi permusuhan telah berakhir berkat kesepakatan gencatan senjata baru-baru ini.

Strategi tersebut memungkinkan Gedung Putih untuk terus melanjutkan operasi militer tanpa harus mengantongi persetujuan resmi dari Kongres.

Akibatnya, pasar bereaksi cepat terhadap risiko eskalasi militer yang tetap mengintai di kawasan Teluk yang strategis.

Pejabat pemerintah mengklaim bahwa tidak adanya baku tembak langsung sejak 7 April menandai berakhirnya masa berlaku aturan tersebut.

“Untuk tujuan Resolusi Kekuatan Perang, permusuhan yang dimulai pada hari Sabtu, 28 Februari, telah berakhir,” kata seorang pejabat administrasi kepada MSNow.

Argumen ini pertama kali dimunculkan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth dalam dengar pendapat bersama Komite Angkatan Bersenjata DPR.

Hegseth menyatakan bahwa efektivitas gencatan senjata saat ini secara teknis telah menghentikan status peperangan yang sedang berjalan.

Padahal, secara kronologis, serangan awal pada 28 Februari telah menetapkan batas akhir pengambilan keputusan pada 1 Mei mendatang.

Sikap keras kepala pemerintah ini langsung memberikan sentimen positif bagi kenaikan angka perdagangan minyak di pasar internasional.

Kontrak berjangka Brent untuk pengiriman Juli terpantau mengalami apresiasi sebesar 1,11 persen hingga menyentuh angka 111,63 dolar AS.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat juga ikut merangkak naik sekitar 0,45 persen.

Kenaikan ini terjadi setelah volatilitas ekstrem di mana kontrak Brent sempat menyentuh level tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Investor merasa khawatir karena hingga saat ini Presiden Trump belum mengajukan perpanjangan waktu 30 hari yang diizinkan undang-undang.