- Pakar hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, menilai Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan perlindungan buruh di Indonesia menjadi semakin rentan.
- Deregulasi ketenagakerjaan memicu ketidakpastian kerja serta melemahkan posisi tawar pekerja saat berhadapan dengan pengusaha di pasar kerja.
- Kurangnya lapangan kerja berkualitas dan pengawasan pemerintah memperburuk kondisi eksploitasi serta ketidakpastian karier bagi para pekerja Indonesia.
"Jadi memang semua itu ada permasalahannya. Dari sisi regulasi ada permasalahannya, pengawasan dan pelaksanaan juga ada permasalahannya, dan dari sisi pasar kerja juga memang ada permasalahan industrialisasi yang kita alami," ungkapnya.
Karena itu, Nabiyla bilang penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus menjadi fokus utama pemerintah. Tanpa itu, perlindungan hukum di atas kertas tidak akan cukup untuk mengangkat posisi tawar pekerja di Indonesia.
"Itulah kenapa setiap kali kita ada pemimpin baru kan selalu yang didorong adalah bagaimana caranya agar ada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, karena mau seperti apapun aturan ketenagakerjaannya, ketika pasar kerjanya tidak ada maka ya dia tidak akan dia mau kerja di mana," tandasnya.