Riset Ungkap Hanya Jakarta yang Mampu Kejar Kenaikan Biaya Hidup, Daerah Lain?

Suara.com - Ketimpangan kesejahteraan buruh antarwilayah di Indonesia semakin terlihat. Dari seluruh provinsi, hanya DKI Jakarta yang tercatat pertumbuhan UMP mampu melampaui kenaikan garis kemiskinan.

Riset NEXT Indonesia Center mengungkap adanya ketimpangan signifikan dalam pertumbuhan upah di berbagai daerah. Secara nasional, hampir seluruh provinsi mengalami kondisi pertumbuhan UMP yang lebih rendah dibandingkan kenaikan garis kemiskinan.

Namun, Jakarta menjadi satu-satunya pengecualian, dengan pertumbuhan UMP sebesar 4,76 persen, sedikit lebih tinggi dari kenaikan garis kemiskinan yang berada di angka 4,62 persen.

Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis menjelaskan, daerah lain di Provinsi Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi justru tertinggal.

"Bahkan di beberapa wilayah seperti Sulawesi Utara dan Gorontalo, kesenjangan sangat terlihat dengan pertumbuhan UMP di bawah 3 persen, sementara garis kemiskinan meningkat lebih dari 6 persen. Masalah kesejahteraan ini sudah bersifat struktural dan merata di hampir seluruh pelosok negeri," kata Ade dalam pernyataannya, Minggu (3/5/2026).

Selain faktor regional, struktur pasar tenaga kerja juga dinilai menjadi penghambat utama peningkatan kesejahteraan buruh.

Sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, seperti pertanian dan perdagangan, justru memiliki tingkat kenaikan upah yang relatif terbatas.

Sebaliknya, sektor dengan kenaikan upah tinggi seperti pendidikan dan administrasi pemerintahan hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah kecil.

Kendati demikian, terdapat potensi dari sektor jasa modern. Penyediaan akomodasi, makan minum, serta aktivitas profesional mulai menunjukkan tren positif sebagai sektor dengan kenaikan upah yang kompetitif.

NEXT Indonesia Center mendorong pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan pengupahan dengan arah investasi agar dampaknya lebih terasa bagi pekerja.

"Tantangan kita ke depan bukan sekadar menciptakan pekerjaan, tapi memastikan buruh bekerja di sektor yang produktif dengan upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL)," ucap Ade.

Ia menambahkan, arus investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan buruh, bukan sekadar pertumbuhan angka ekonomi.

"Tantangan kita ke depan bukan sekadar menciptakan pekerjaan, tapi memastikan buruh bekerja di sektor yang produktif dengan upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL)," katanya.

NEXT Indonesia Center juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara strategi ekonomi dan jaminan kesejahteraan agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan dirasakan secara luas oleh para pekerja.