REGIONAL:
- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengkritisi rencana hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia pada Mei 2026.
- Biaya operasional, pemeliharaan, serta modernisasi kapal berusia 40 tahun tersebut dinilai berpotensi membebani anggaran pertahanan Indonesia secara signifikan.
- Ketidaksesuaian sistem persenjataan dan sulitnya dukungan logistik pesawat pendukung menjadi hambatan strategis dalam penerimaan hibah kapal perang tersebut.
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memberikan catatan kritis terkait rencana pemerintah Indonesia untuk menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi (C551) dari Italia.
Meski berstatus hibah atau pemberian cuma-cuma, ia memperingatkan adanya potensi beban anggaran besar yang mengintai di balik operasional kapal tersebut.
TB menekankan bahwa pengadaan alutsista, terutama yang sudah berumur, memerlukan kajian mendalam agar tidak menjadi bumerang bagi anggaran pertahanan negara.
“Dalam pengadaan militer ada pepatah yang relevan: tidak ada yang lebih mahal daripada kapal gratis. Karena itu, keputusan ini harus dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dilihat dari nilai hibahnya,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (4/5/2026).
Ia menyoroti data dari The National Interest yang menyebutkan biaya perawatan kapal tersebut mencapai 5 juta euro (sekitar Rp 101 miliar) per tahun. Jika kapal tersebut dibongkar, biayanya membengkak menjadi 19 juta euro (sekitar Rp 387 miliar).
“Angka ini tentu akan menjadi beban baru bagi anggaran pertahanan Indonesia, di luar kebutuhan biaya operasional lainnya,” jelasnya.
Faktor usia juga menjadi perhatian serius. Kapal Giuseppe Garibaldi telah bertugas sejak 1985, yang berarti usianya sudah menginjak 40 tahun—batas akhir masa pakai rata-rata kapal perang.
“Artinya, kapal ini sudah berada di ujung masa operasionalnya. Kalaupun dilakukan perbaikan, kemungkinan hanya dapat digunakan sekitar 10 tahun ke depan, dengan biaya modernisasi yang tidak kecil,” tegasnya.
Biaya modernisasi tersebut meliputi pembaruan sistem radar, komunikasi, persenjataan, hingga pelatihan kru yang dipastikan akan memakan biaya tinggi.
Selain itu, masalah interoperabilitas atau kesesuaian teknologi juga menjadi kendala, mengingat kapal ini didesain untuk pesawat tempur jenis STOVL AV-8B Harrier II, sementara Indonesia menggunakan jet tempur seperti F-16, Sukhoi, dan Rafale.
“Jika ingin memaksimalkan fungsi kapal ini, maka Indonesia harus membeli pesawat yang kompatibel. Ini berarti tambahan anggaran baru yang tidak kecil,” ujarnya.
TB menambahkan bahwa pengadaan pesawat Harrier II juga berisiko karena populasi pesawat tersebut kian menipis dan akan segera dipensiunkan oleh Amerika Serikat, sehingga dukungan logistik dan suku cadang akan sulit didapat di masa depan.
Lebih lanjut, purnawirawan jenderal TNI ini meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk bersikap sangat hati-hati sebelum mengetok palu keputusan.
“Kita harus cermat memastikan bahwa setiap pengadaan alutsista benar-benar sesuai kebutuhan strategis dan berkelanjutan. Jangan sampai terlihat menguntungkan di awal, tetapi justru menjadi beban di kemudian hari,” pungkasnya.
Rencana hibah ini sebelumnya mencuat setelah Parlemen Italia pada 28 April 2026 menyetujui pelepasan aset kapal induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara.
TERPOPULER