REGIONAL:
- Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres Nomor 5 Tahun 2026 pada 4 Februari 2026 untuk mengatur kesejahteraan hakim ad hoc.
- Regulasi baru ini bertujuan meningkatkan integritas, profesionalisme, serta kualitas penegakan hukum melalui pemberian hak keuangan dan fasilitas memadai.
- Ahmad Sahroni mengapresiasi kebijakan tersebut dan mendorong pemerintah agar turut memperhatikan kesejahteraan aparat penegak hukum di daerah terpencil.
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya peningkatan kinerja hakim ad hoc setelah pemerintah resmi menerbitkan regulasi baru terkait hak keuangan dan fasilitas mereka. Kebijakan ini dinilai menjadi momentum untuk memperkuat integritas lembaga peradilan.
Sahroni mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2026. Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan hakim merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas penegakan hukum.
"Semoga hakim-hakim bekerja semakin baik dan profesional," kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem peradilan melalui peningkatan kesejahteraan aparatnya. Namun, Sahroni juga mengingatkan agar perhatian serupa diberikan kepada aparat penegak hukum lainnya.
"APH Kejaksaan juga mohon perhatian Bapak Presiden, terutama daerah yang terpencil," katanya.
Perpres Nomor 5 Tahun 2026 sendiri diterbitkan sebagai upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Aturan yang ditetapkan pada 4 Februari 2026 ini mengatur secara komprehensif hak keuangan dan fasilitas bagi hakim ad hoc, yang selama ini dinilai perlu penyesuaian.
Dalam ketentuannya, hakim ad hoc disebut sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga perlu dukungan yang memadai melalui sistem pengaturan yang terintegrasi. Selain itu, regulasi ini juga diarahkan untuk mendorong lahirnya hakim ad hoc yang berintegritas, profesional, dan mandiri.
Kehadiran Perpres ini sekaligus menggantikan sejumlah aturan sebelumnya terkait hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc, termasuk ketentuan mengenai uang kehormatan yang telah beberapa kali mengalami perubahan.
TERPOPULER
