REGIONAL:
- Rivaldi Haryo Seno mengkritik sistem pemilu Indonesia yang dinilai hanya memfasilitasi pihak bermodal besar dan bermassa luas.
- Besarnya biaya administratif pencalonan legislatif dianggap sangat membebani masyarakat kelas pekerja serta menciptakan sistem yang tidak inklusif.
- Partai Buruh menuntut keadilan bantuan dana pendidikan politik dari negara bagi seluruh partai tanpa membedakan status parlemen.
Ketimpangan Dana Pendidikan Politik
Persoalan lain yang disoroti Partai Buruh adalah ketimpangan pemberian bantuan dana partai politik dari negara. Aldi mengkritik kebijakan pemerintah yang hanya memberikan dana bantuan kepada partai-partai yang telah memiliki kursi di parlemen.
Menurutnya, hal ini tidak adil karena setiap partai politik, baik yang ada di parlemen maupun partai baru, memiliki kewajiban yang sama dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Kenapa kewajiban partai politik untuk memprioritaskan pendidikan politik baik itu untuk anggota maupun untuk masyarakat tapi tidak diberikan dananya secara penuh, hanya diberikan dalam kepada partai-partai yang punya kursi? Haknya sama untuk pendidikan politik tapi kenapa pemberiannya beda?" Ungkapnya.
Reporter: Tsabita Aulia
TERPOPULER
