Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

Suara.com - Wakil Presiden Eksekutif Komite Pusat Partai Buruh, Rivaldi Haryo Seno atau yang akrab disapa Aldi, melontarkan kritik tajam terhadap sistem pemilu di Indonesia saat ini.

Menurutnya, rezim pemilu hari ini menciptakan ketidakadilan, terutama bagi partai baru dan kelompok masyarakat sipil yang ingin berkontribusi dalam kontestasi politik.

Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Aldi mengungkapkan bahwa realita di lapangan menunjukkan hanya ada dua kekuatan yang mampu membuat sebuah partai politik bertahan dan menjadi peserta pemilu di Indonesia.

"Di kami sendiri berpandangan yang dapat membangun partai politik di Indonesia itu hanya dua, orang yang memiliki basis modal yang begitu besar atau yang memiliki basis massa yang begitu luas. Hanya dua itu. Selain daripada itu dapat dipastikan dia tidak akan dapat menjadi peserta pemilu," ujar Aldi dalam diskusinya, pada Selasa (5/5/2026).

Ia menilai sistem yang ada saat ini sengaja dibuat sangat ketat, sehingga menyulitkan gerakan rakyat untuk masuk ke dalam parlemen secara konstitusional.

Bagi Partai Buruh, yang pondasinya adalah massa dari berbagai serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil, pembiayaan operasional partai harus ditopang secara mandiri oleh organisasi karena minimnya akses modal besar.

Beban Biaya Pencalegan bagi Rakyat Kecil

Aldi juga menyoroti mahalnya biaya yang harus dikeluarkan secara personal oleh individu yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg).

Berdasarkan pengalamannya, biaya administrasi awal saja sudah menjadi hambatan bagi kelas pekerja.

"Dimulai dari pendaftaran caleg saja kita harus mengeluarkan uang yang begitu besar mulai dari tes kesehatan mulai dari dapat SKCK perlakuan baik dari pengadilan itu semua duit, itu semua uang, dan uangnya nggak begitu kecil, lumayan," ungkapnya.

Kondisi ini, menurut Aldi, membuat sistem pemilu Indonesia menjadi tidak inklusif.

Ia memberikan gambaran betapa sulitnya posisi buruh pabrik, pengemudi ojek online (ojol), hingga pedagang asongan untuk ikut bertarung dalam pemilu jika seluruh beban biaya dibebankan kepada individu.

"Bagi kami sebagai partai kelas pekerja yang notabene anggota kami adalah ojol, buruh-buruh pabrik, buruh garmen, buruh manufaktur, buruh pertambangan, buruh perkebunan, anak-anak muda di miskin kota, pedagang asongan, disabilitas, sangat begitu sulit. Makanya rezim pemilu sekarang ini adalah rezim yang tidak inklusif terhadap orang-orang kecil," tegasnya.

Ia berpendapat bahwa negara seharusnya hadir membiayai proses-proses administratif tersebut agar setiap warga negara yang memiliki kapasitas, dari sektor manapun, dapat maju tanpa terhambat persoalan finansial.

Terlebih, kondisi upah buruh saat ini disebutnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bulanan.

Ketimpangan Dana Pendidikan Politik

Persoalan lain yang disoroti Partai Buruh adalah ketimpangan pemberian bantuan dana partai politik dari negara. Aldi mengkritik kebijakan pemerintah yang hanya memberikan dana bantuan kepada partai-partai yang telah memiliki kursi di parlemen.

Menurutnya, hal ini tidak adil karena setiap partai politik, baik yang ada di parlemen maupun partai baru, memiliki kewajiban yang sama dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Kenapa kewajiban partai politik untuk memprioritaskan pendidikan politik baik itu untuk anggota maupun untuk masyarakat tapi tidak diberikan dananya secara penuh, hanya diberikan dalam kepada partai-partai yang punya kursi? Haknya sama untuk pendidikan politik tapi kenapa pemberiannya beda?" Ungkapnya.

Reporter: Tsabita Aulia