Di Balik Ledakan Belanja Online, Mengapa Transisi Kemasan Ramah Lingkungan Masih Berliku?

Suara.com - Setiap hari, jutaan paket bergerak dari gudang menuju rumah-rumah konsumen Indonesia. Di balik kemudahan “checkout”, promo gratis ongkir, dan pengiriman instan, ada lapisan plastik, bubble wrap, hingga poly mailer yang ikut mengalir tanpa henti.

Lonjakan konsumsi digital membuat persoalan sampah kemasan kian sulit dihindari. Studi YouGov yang ditugaskan oleh Visa pada September 2025 menunjukkan 62 persen masyarakat Indonesia kini berbelanja daring dua hingga tiga kali setiap bulan.

Namun, pertumbuhan transaksi digital juga membawa konsekuensi lingkungan yang besar. Penelitian berjudul Is Online Shopping Packaging Waste a Threat to the Environment? menemukan bahwa aktivitas belanja online dapat menghasilkan limbah kemasan hingga 4,8 kali lebih banyak dibandingkan belanja offline dengan jumlah pengeluaran yang sama.

Setiap paket yang tiba di depan pintu rumah hampir selalu menyisakan sampah: plastik pelindung, lapisan tambahan, lakban, hingga kemasan sekali pakai yang sulit terurai. Dalam skala masif, pola konsumsi ini perlahan membentuk gunungan sampah baru dari industri e-commerce.

Masalahnya, jalan menuju sistem pengiriman yang lebih ramah lingkungan ternyata tidak sesederhana mengganti kemasan plastik dengan bahan alternatif.

Di balik tumpukan sampah itu, ada pelaku usaha kecil yang juga sedang terjepit. Bagi banyak UMKM, penggunaan plastik bukan semata karena abai terhadap lingkungan, melainkan karena tekanan ekonomi yang terus membesar.

Harga kemasan ramah lingkungan masih lebih mahal, sementara biaya admin platform, potongan promosi, dan persaingan harga murah membuat margin keuntungan semakin tipis.

Akibatnya, pelaku usaha kecil sering berada dalam posisi terjepit, bertahan memakai plastik demi menekan biaya, atau beralih ke kemasan hijau dengan risiko kehilangan pembeli.

Prisil, seorang mahasiswa semester akhir yang berjualan pakaian sejak 2021, merasakan langsung tekanan tersebut.

Ia harus menghadapi kenaikan biaya admin platform e-commerce, biaya promosi, sekaligus tuntutan pasar yang ingin harga murah.

“Potongan adminnya kurang lebih 23 sampai 24 persen. Jadi, misalkan aku jual produk seharga Rp120 ribu, potongan itu langsung memangkas margin keuntunganku,” kata Prisil.

Di tengah margin yang semakin tipis, mengganti kemasan plastik dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan terasa hampir mustahil.

“Untuk packing pengiriman, aku pakai plastik poly mailer. Biaya admin e-commerce sekarang udah tinggi banget, terus biaya promo potongan juga nggak kalah tinggi. Jadi harus di-press lagi,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan kemasan ramah lingkungan berarti menambah biaya produksi. Sementara di sisi lain, konsumen tetap sensitif terhadap harga.

Jebakan Kenyamanan dalam Ekosistem E-Commerce

Selama bertahun-tahun, plastik menjadi standar utama dalam industri pengiriman. Material ini murah, ringan, tahan air, dan mudah ditemukan. Dalam logika bisnis digital yang serba cepat, plastik dianggap sebagai pilihan paling aman dan efisien.

Konsumen pun secara tidak langsung ikut mempertahankan sistem tersebut.

“Dari konsumen sejauh ini tidak ada yang komplain sih. Selama barangnya aman dan tidak rusak, mereka merasa sudah cukup,” kata Prisil.

Penjual memilih plastik karena murah dan praktis, sementara konsumen lebih memprioritaskan barang tiba dengan aman dibandingkan jenis kemasan yang digunakan.

Masalahnya, pilihan alternatif masih mahal dan belum menjadi standar di platform e-commerce. Pelaku usaha kecil akhirnya berada di posisi paling rentan, mereka dituntut lebih ramah lingkungan, tetapi tidak diberi dukungan sistem yang memadai.

Data terbaru menunjukkan harga berbagai produk berbahan plastik juga terus naik di sejumlah daerah. Kenaikan bahkan dilaporkan mencapai 80 persen, dengan rata-rata kenaikan berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000. Situasi ini semakin mempersempit ruang gerak UMKM.

Ketika Regulasi dan Platform Sama-sama Senyap

Pemerintah sebenarnya telah memiliki Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Namun implementasinya di sektor e-commerce masih belum jelas.

Hingga kini, belum ada standar kemasan hijau yang benar-benar diterapkan secara luas di platform digital. Insentif untuk pelaku usaha yang ingin beralih ke kemasan berkelanjutan juga masih minim.

Suara.com, telah mencoba menghubungi sejumlah platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop terkait kebijakan green logistics dan regulasi internal mereka. Namun hingga tulisan ini diterbitkan, pihak perusahaan menyatakan tidak bersedia diwawancarai.

Situasi serupa juga terjadi di sektor publik. Upaya meminta tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait tanggung jawab ekosistem e-commerce terhadap sampah kemasan belum membuahkan hasil.

Akibatnya, tanggung jawab lingkungan akhirnya jatuh ke tangan penjual dan konsumen—dua pihak yang justru memiliki daya tawar paling kecil dalam rantai industri digital.

Inovasi Ada, Tapi Belum Didukung Sistem

Di tengah lambatnya regulasi dan belum adanya standar kemasan hijau di industri e-commerce, sejumlah inovasi mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Cassaplast, perusahaan bioplastik asal Bandung yang mengembangkan kemasan berbahan dasar singkong.

Di tengah dominasi plastik konvensional, bioplastik dipandang sebagai salah satu alternatif yang lebih ramah lingkungan karena memiliki jejak karbon lebih rendah dan berasal dari bahan organik yang dapat terurai lebih cepat.

Perwakilan Cassaplast, Reza, menjelaskan, industri e-commerce sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendorong penggunaan kemasan berkelanjutan karena volume pengiriman yang sangat tinggi setiap harinya.

“Kalau dilihat, e-commerce itu identik dengan penggunaan kemasan dalam jumlah besar. Di situ sebenarnya bioplastik relevan karena materialnya berasal dari bahan organik seperti singkong dan emisinya lebih rendah dibanding plastik konvensional,” ujarnya.

Namun, jalan menuju transisi itu masih panjang. Harga bioplastik saat ini dinilai belum kompetitif bagi banyak pelaku UMKM. Selain biaya produksi yang lebih mahal, infrastruktur pendukung seperti fasilitas kompos industri juga masih terbatas.

“Untuk skala UMKM atau bisnis menengah ke bawah, ini masih kurang efisien secara biaya,” katanya.

Tantangan lain muncul dari sisi daya tahan produk. Berbeda dengan plastik biasa, bioplastik lebih sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan, terutama untuk pengiriman jarak jauh.

“Kalau terkena suhu tinggi dalam perjalanan, teksturnya bisa berubah jadi lebih kasar. Memang bisa kembali normal saat suhu ruang, tapi tetap butuh waktu,” jelasnya.

Di luar persoalan teknis, tantangan terbesar justru datang dari pasar. Kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan dinilai masih rendah. Banyak konsumen mendukung isu keberlanjutan secara konsep, tetapi tetap memilih produk dengan harga paling murah saat berbelanja.

“Banyak orang support sustainability in theory, tapi praktiknya tetap memilih yang lebih murah,” ujarnya.

Oleh karena, itu, menurut, persoalan ini jadi bukti bahwa transisi menuju kemasan hijau tidak bisa hanya dibebankan kepada produsen kecil atau konsumen semata.

Tanpa dukungan sistem, inovasi ramah lingkungan akan sulit berkembang menjadi arus utama.

Mereka berharap pemerintah hadir lebih aktif melalui insentif pajak, dukungan riset, hingga perluasan edukasi publik mengenai perbedaan produk biodegradable, compostable, dan dampak jangka panjang sampah plastik terhadap lingkungan.

“Edukasi dan awareness masyarakat Indonesia soal ramah lingkungan masih kurang. Banyak yang belum benar-benar paham dampaknya dalam jangka panjang,” kata perwakilan Cassaplast.

Penulis: Vicka Rumanti