REGIONAL:
- Guru Besar UII Masduki menyoroti kebijakan pemerintah menggandeng homeless media sebagai mitra untuk mempromosikan kegiatan pemerintah secara positif.
- Pemberian dana tersebut diindikasi sebagai upaya intervensi pemerintah untuk memangkas berita kritis dan mengontrol opini publik secara halus.
- Langkah ini berpotensi merusak kredibilitas media sekaligus memperkuat hegemoni platform digital global dibandingkan mendukung media arus utama lokal.
Suara.com - Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki, menyoroti keputusan pemerintah yang menggandeng homeless media sebagai mitra.
Menurutnya langkah Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari ini memiliki dua sisi yang kontradiktif antara dukungan keberlanjutan media dan ancaman terhadap independensi jurnalisme.
Masduki mengungkapkan bahwa pelibatan media-media ini bisa dilihat sebagai bentuk kepercayaan terhadap pengaruh homeless media dalam membentuk opini publik. Namun, ia mengingatkan adanya motif terselubung di balik pemberian dana tersebut yang sering kali tidak bersifat cuma-cuma.
"Jadi karena tidak ada makan siang gratis istilahnya, pemerintah memberikan dana itu biasanya kepada media tujuannya adalah propaganda ya untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan pemerintah secara positif," kata Masduki kepada Suara.com, Kamis (7/5/2026).
Ia menyebut terdapat indikasi bahwa langkah ini bukan sekadar memberi kepercayaan, melainkan upaya untuk melakukan intervensi.
Pemerintah dinilai memiliki keinginan agar program-programnya tersampaikan secara top-down sekaligus memangkas keberadaan berita-berita yang bersifat kritis terhadap kekuasaan.
"Apa yang dilakukan Qodari (Kepala Bakom) ini itu punya potensi, punya ruang untuk kemungkinan terjadinya kooptasi terhadap homeless media yang beberapa waktu ini ya berita-beritanya menyita perhatian," ucapnya.
Lebih lanjut, Masduki melihat pola ini mengarah pada ciri-ciri otoritarianisme digital.
Hal ini terlihat dari kecenderungan pemerintah yang sering kali menempatkan diri sebagai sumber kebenaran tunggal dan melakukan represi halus melalui kontrol informasi, alih-alih menggunakan ruang komunikasi yang deliberatif dan egaliter.
"Ini kontrol informasi sebetulnya yang itu terasa sebagai sebuah represi secara halus yang nanti pelan-pelan berdampak buruk pada kredibilitas homeless media," ujarnya
"Seperti yang sudah dilakukan pemerintah terhadap misalnya para pendengung ya yang tadinya itu punya suara-suara positif, berpihak pada korban, pada masyarakat tapi setelah didanai pemerintah itu justru berbalik arah," tambahnya.
Ia turut menyoroti manajemen redaksi homeless media yang mayoritas masih bersifat personal dan belum terstandarisasi. Kondisi ini dianggap sebagai "jalan pintas" bagi pemerintah untuk menghindari pengawasan ketat dari media arus utama yang memiliki mekanisme editorial dan kontrol yang lebih mapan.
"Jangan sampai ini homeless artinya personalized media, jangan sampai. Dia harus tetap memiliki mekanisme publik mengontrol, mengoreksi, jangan sampai dia terjebak pada media-media pribadi yang kemudian mendestruksi apa yang disebut media jurnalisme itu sendiri," tegasnya.
Terakhir, Masduki mengingatkan bahwa ketergantungan pada platform digital global tetap menjadi isu krusial.
Aliran dana pemerintah ke homeless media secara tidak langsung justru memperkuat hegemoni raksasa teknologi internasional. Ketimbang dialihkan kepada media arus utama baik lokal maupun nasional yang sudah ada sekarang.
TERPOPULER