Isu Menko Mengeluh Ada 'Dinding Pemisah' dengan Presiden, Amien Rais Beri Kode

Suara.com - Politik di lingkaran dalam Kabinet Merah Putih mendadak menjadi perbincangan hangat setelah tokoh senior politik, Amien Rais, melontarkan pernyataan mengejutkan.

Mantan Ketua MPR tersebut mengklaim adanya hambatan komunikasi yang dialami oleh jajaran menteri koordinator (menko) saat ingin berkoordinasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini segera memicu gelombang spekulasi mengenai siapa sosok menteri yang merasa "terisolasi" dan bagaimana peran orang-orang terdekat presiden dalam mengatur arus pertemuan di Istana.

Dalam sebuah forum resmi pada Musyawarah Nasional Partai Ummat yang diselenggarakan di Yogyakarta, Sabtu (2/5/2026), Amien Rais secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan keluhan langsung dari salah satu menteri koordinator.

Berdasarkan penuturan Amien, akses untuk bertatap muka dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut diduga sangat dibatasi oleh protokol ketat yang dikelola oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

Amien menceritakan bagaimana seorang menko merasa frustrasi karena upayanya untuk bertemu Presiden Prabowo kerap menemui jalan buntu.

Menurutnya, jadwal pertemuan tersebut harus melewati penyaringan ketat yang dipimpin oleh Teddy. Dalam kesempatan itu, Amien menirukan keluhan sang menteri dengan mengatakan: “Menko itu cerita, ‘Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden tidak bisa karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu.’”

Pernyataan Amien Rais ini tidak hanya menjadi konsumsi berita, tetapi juga memantik "permainan tebak-tebakan" di ruang digital dan kalangan pengamat politik.

Publik mulai membedah daftar tujuh menteri koordinator yang saat ini menjabat dalam Kabinet Merah Putih. Di barisan tersebut terdapat nama-nama besar seperti Yusril Ihza Mahendra, Airlangga Hartarto, hingga Muhaimin Iskandar.

Namun, sorotan tajam justru mengarah pada menteri koordinator yang memiliki rekam jejak kedekatan historis dengan Amien Rais.

Sosok Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menjadi nama yang paling santer disebut-sebut oleh publik sebagai menteri yang dimaksud oleh Amien.

Dasar spekulasi ini cukup kuat mengingat hubungan keduanya yang sudah terjalin lama di Partai Amanat Nasional (PAN). Zulhas dikenal sebagai junior politik Amien Rais sebelum akhirnya jalur politik mereka sempat bersimpangan.

Kedekatan personal dan latar belakang yang sama ini membuat banyak pihak berasumsi bahwa Zulhas adalah sosok yang paling mungkin menyampaikan "curhat" politik kepada Amien. Meski demikian, hingga saat ini, klaim tersebut masih bersifat spekulatif dan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak menteri yang bersangkutan.

Perlu dicatat bahwa di tengah hiruk-pikuk isu ini, perhatian pemerintah juga sedang terbagi pada berbagai program strategis. Salah satu isu yang sempat mencuat bersamaan adalah saat Prabowo Sebut Anak Orang Kaya Tidak Wajib Ikut Program MBG, yang menunjukkan fokus presiden pada efisiensi program nasional.

Namun, isu hambatan birokrasi di internal kabinet tetap menjadi bola panas yang terus bergulir.

Berbagai pihak yang berafiliasi dengan komunikasi pemerintah segera memberikan respons keras. Salah satunya datang dari Pelaksana Tugas III Badan Komunikasi Republik Indonesia, Kurnia Ramadhana.

Dalam sebuah diskusi di program Satu Meja The Forum Kompas TV pada Rabu (6/5/2026), Kurnia secara terbuka menyayangkan pernyataan Amien yang dinilai tidak memiliki etika komunikasi publik yang baik.

Kurnia bahkan menceritakan keterkejutannya saat pertama kali melihat video pernyataan tersebut, hingga sempat menduga bahwa rekaman itu adalah hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (Deepfake AI).

“Saya sempat mengira itu rekayasa AI,” tambah Kurnia, menggambarkan betapa sulit dipercayanya pernyataan tersebut keluar dari lisan seorang tokoh senior. Baginya, menyerang mekanisme internal kepresidenan di depan publik hanya akan memperkeruh suasana tanpa memberikan solusi bagi jalannya pemerintahan.

Isu sulitnya menembus lingkaran RI 1 terkait informasi dair jajarannya belakangan menjadi topik panas. Terlebih, sebagian pihak menganggapi Presiden wajib mendapatkan informasi yang terbuka dan transparan terkait kondisi negara.

Hingga laporan ini diturunkan, baik Zulkifli Hasan maupun menteri koordinator lainnya belum memberikan klarifikasi terbuka mengenai benar tidaknya mereka merasa sulit menemui Presiden.