96 Persen Penduduk Tinggal di Wilayah Rawan Bencana, Kemendagri Dorong BPBD Lebih Adaptif dan Siaga

Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya frekuensi dan kompleksitas bencana di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Penguatan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD yang diterbitkan pada akhir 2025. Sebagai tindak lanjut, Kemendagri menggelar sosialisasi nasional dan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia pada 7 Mei 2026 lalu.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menekankan bahwa pola bencana di Indonesia kini telah berubah sehingga membutuhkan pendekatan baru dalam penanganannya.

“Jika bencana besar terjadi malam ini, apakah kita benar-benar siap melindungi masyarakat, atau justru masih akan terkejut ketika dampaknya sudah meluas?” ujarnya dalam kegiatan tersebut, dikutip dari keterangan tertulis.

Menurutnya, kondisi bencana saat ini bergerak lebih cepat dan sulit diprediksi, terutama akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Hal ini membuat pendekatan responsif semata tidak lagi cukup, sehingga pencegahan dan pengurangan risiko harus menjadi prioritas utama.

Safrizal mencontohkan sejumlah kejadian banjir bandang dan cuaca ekstrem yang menunjukkan semakin singkatnya jeda waktu antara hujan di hulu dan dampak di hilir. Kondisi tersebut membuat sistem peringatan dini kerap tidak mampu mengimbangi kecepatan bencana.

Secara global, Indonesia juga disebut menempati peringkat ketiga dalam Indeks Risiko Bencana 2025. Sekitar 96,27 persen penduduk berada di wilayah rawan bencana, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp22,85 triliun per tahun, serta 75 persen infrastruktur nasional berada di kawasan berisiko.

“Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm keras bagi kita semua untuk segera bertindak,” kata Safrizal.

Melalui Permendagri 18/2025, penanggulangan bencana ditegaskan sebagai layanan dasar wajib pemerintah daerah, sejajar dengan pendidikan dan kesehatan. Daerah juga diwajibkan memiliki BPBD yang kuat, mandiri, dan mampu merespons cepat situasi darurat.

“Keselamatan masyarakat tidak boleh dikelola oleh lembaga yang lemah secara struktur. BPBD harus berdiri sendiri agar mampu bertindak cepat dan tepat saat krisis terjadi,” tegasnya.

Kemendagri juga mendorong perubahan paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan reaktif menjadi berbasis mitigasi dan pengelolaan risiko. Pemerintah menilai, respons awal dalam 24 jam pertama sangat menentukan keselamatan masyarakat saat terjadi bencana.

Selain itu, Safrizal memperkenalkan konsep “Harmony with Disaster”, yakni pendekatan yang mendorong masyarakat untuk beradaptasi dan hidup berdampingan dengan risiko bencana secara aman dan berkelanjutan.

Penguatan sistem ini juga melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan BNPB, pemerintah daerah, serta didukung Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA sebagai bagian dari kerja sama pengurangan risiko bencana Indonesia–Australia.

Kemendagri berharap, penguatan BPBD dan implementasi regulasi baru ini dapat mempercepat transformasi sistem penanggulangan bencana di Indonesia agar lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi risiko yang semakin kompleks di masa depan.