REGIONAL:
- Departemen Kehakiman AS pada Rabu (19/5) resmi memberikan kekebalan hukum terkait pajak kepada Donald Trump, keluarga, dan bisnisnya.
- Kebijakan tersebut melarang otoritas pajak menuntut klaim pajak masa lalu, masa kini, maupun potensi penyelidikan di masa mendatang.
- Keputusan ini memicu kritik keras karena dianggap melanggar konstitusi serta berpotensi menyalahgunakan dana kompensasi politik senilai 1,776 miliar dolar.
“Siapa pun bisa mengajukan permohonan ke dana ini, termasuk Hunter Biden atau pihak lain yang merasa menjadi korban kriminalisasi,” ujar Blanche.
TERPOPULER
