Benjamin Netanyahu Minta Lepaskan Aktivis Global Sumud Flotilla

Suara.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minta semua aktivis Global Sumud Flotilla - termasuk 9 WNI - dilepaskan dengan cara dideportasi. Hal itu dilakukan setelah kebijakan penahanan aktivis kemanusiaan Gaza oleh otoritas Israel memicu gelombang kecaman internasional yang meluas.

Penolakan global ini memuncak setelah beredarnya video perlakuan tidak manusiawi terhadap para relawan tersebut di media sosial.

Aksi arogan ini tidak hanya memantik kemarahan dunia, tetapi juga memperlebar keretakan politik di dalam internal pemerintahan Israel sendiri. Sejumlah menteri senior kini saling serang secara terbuka akibat penyebaran dokumentasi penangkapan tersebut.

Krisis diplomatik baru ini memperlihatkan rapuhnya konsensus moral di lingkaran elite kekuasaan Tel Aviv. Di tengah tekanan luar negeri, ego politik sektoral justru mengorbankan reputasi internasional negara.

Dikutip dari DW Jerman, Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan kanan ekstrem, Itamar Ben Gvir, memicu kontroversi dengan mengunggah video para aktivis yang tertangkap. Dalam video tersebut, para relawan dipaksa berlutut dengan tangan terikat di punggung dan dahi menempel ke lantai.

Melalui akun X pribadinya, Ben Gvir menuliskan narasi provokatif yang menyudutkan para relawan kemanusiaan. Ia menegaskan, "Begitulah cara kami menyambut para pendukung terorisme. Selamat datang di Israel," sembari memamerkan bendera Israel di atas kapal militer.

Tindakan sepihak Ben Gvir langsung mendapat respons negatif dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Netanyahu menilai publikasi tersebut sangat merugikan posisi diplomasi pertahanan Israel di mata publik global.

Meskipun Netanyahu menyatakan Israel berhak menghentikan "armada provokatif dari para pendukung teroris Hamas," ia mengkritik keras cara Ben Gvir. Menurutnya, perlakuan yang dipertontonkan sang menteri "tidak sejalan dengan nilai dan norma Israel."

Guna meredam gejolak yang semakin membesar, Netanyahu langsung mengambil langkah tegas. "Saya telah menginstruksikan otoritas terkait untuk mendeportasi para provokator sesegera mungkin," ujar Netanyahu dalam pernyataan resminya.

Langkah menjaga jarak juga diambil oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, yang mengecam Ben Gvir secara terbuka. Saar menilai tindakan tersebut murni demi kepentingan politik pencitraan personal yang merusak tatanan negara.

Melalui media sosial, Saar menyerang Ben Gvir dengan kalimat yang sangat menohok. "Anda dengan sengaja menyebabkan kerugian bagi negara kita dengan tampilan yang memalukan ini — dan ini bukan yang pertama kalinya," tulis Saar seraya menegaskan bahwa Ben Gvir "bukanlah wajah Israel."

Di sisi lain, lembaga hukum Adalah mengonfirmasi bahwa 430 aktivis dari kapal bantuan yang dicegat telah dipindahkan ke kapal Israel. Organisasi hak asasi manusia ini terus berupaya memberikan pendampingan hukum darurat bagi para tahanan.

Pihak Adalah menyatakan para relawan telah ditahan di pelabuhan Ashdod dan dibawa ke Israel secara paksa. Kuasa hukum dari lembaga tersebut saat ini tengah berusaha keras masuk untuk melakukan konsultasi hukum.

Panitia penyelenggara armada bantuan menyatakan para aktivis rencananya akan dipindahkan ke penjara Ketziot di Gurun Negev. Lokasi penahanan yang terisolasi ini dinilai mempersulit akses komunikasi dengan dunia luar.

Kondisi ini membuat pengacara dari Adalah tidak bisa menemui para aktivis dalam waktu dekat. Pertemuan hukum baru bisa dilakukan setelah para relawan tersebut tiba di fasilitas penjara Ketziot.

Pemerintah Israel sendiri berjanji akan membuka akses bagi para tahanan kemanusiaan tersebut. Mereka menyatakan seluruh relawan akan diizinkan menemui perwakilan konsuler negara masing-masing setibanya di pelabuhan tujuan.

Insiden memilukan ini bermula ketika pasukan angkatan laut Israel mencegat armada kapal pembawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Penghadangan militer tersebut memicu protes keras dari negara-negara asal para relawan lintas negara.

Penghadangan dan penangkapan aktivis di perairan internasional seolah menjadi pola berulang dalam blokade Gaza. Pada aksi-aksi sebelumnya, para relawan kemanusiaan yang kapalnya dicegat selalu berakhir dengan penahanan dan deportasi paksa.

Kasus terbaru ini menjadi sorotan tajam karena keterlibatan langsung pejabat tinggi yang memamerkan penyiksaan sebagai konten propaganda. Akibatnya, fokus dunia kini beralih dari isu pemblokiran bantuan menjadi isu pelanggaran hak asasi manusia.