- Tokoh masyarakat sipil dalam diskusi film "Pesta Babi" di Jakarta pada 20 Mei 2026 mengkritik negara yang beralih fungsi menjadi mesin elektoral.
- Mahalnya biaya politik memicu elite melakukan eksploitasi sumber daya alam secara ugal-ugalan demi membalas budi kepada penyokong dana politik.
- Praktik tersebut mengakibatkan penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan, sehingga masyarakat sipil didesak segera bersatu untuk memulihkan fungsi negara.
"SDA hilang entah ke mana, meninggalkan mereka dalam ketimpangan. Belum cukup juga, terus dieksploitasi. Saya kira kita harus bisa berkata ‘cukup’ atas penderitaan Papua," ucap Beka.
Ironisnya, seluruh kerusakan lingkungan dan penderitaan kemanusiaan tersebut justru terjadi atas nama pembangunan dan kepentingan publik.
Arsitek sekaligus pemikir perkotaan, Marco Kusumawijaya, mendesak masyarakat untuk bersikap tegas menolak praktik yang meminjam nama rakyat ini.
"Orang-orang itu melakukan atas nama kita. Maka, kita harus nyatakan kita tidak butuh hal-hal itu. Nyatakan sekeras-kerasnya. Kalau tidak, kita malu sebagai orang Indonesia," ujar Marco.
Jurnalis dan aktivis senior dari Lamalera, NTT, Bona Beding, menjelaskan tentang ikon kuat salib di film itu.
“Bukan saja simbol penderitaan, salib sekaligus juga simbol pembebasan dari penderitaan dan dosa. Salib itu kita pikul bersama untuk lepas dari kekejaman bangsa sendiri,” ujar Bona.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan, kembalikan fungsi negara sebagai distributor keadilan dan harus dimulai dari meluruskan kembali relasi manusia dengan alam.
"Kita ini pada hakikatnya hanya ketitipan saja untuk memelihara-merawat alam, bukan menguasai-memiliki," tukas Lukman sembari menggarisbawahi pentingnya gerakan swadaya dari segenap masyarakat untuk mendukung pendakwahan lebih luas pesan subtil itu.