Kurban Pakai APBN Dikritik Guntur Romli, Singgung Teladan Nabi Muhammad SAW

Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, memberikan kritik tajam terkait kabar pengadaan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha tahun ini yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengadaan tersebut dikabarkan menelan biaya  hingga mencapai Rp100 miliar. 

Guntur secara khusus menekankan agar para pejabat negara melihat kembali teladan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beribadah. 

Ia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan dana publik untuk kepentingan kurban pribadi atau atas nama kekuasaan. 

"Nabi Muhammad SAW telah memberikan kita teladan. Beliau berkurban yang bersumber dari harta pribadi beliau sendiri. Tidak ada riwayat satu pun bahwa beliau menggunakan dana Baitul Mal untuk kurban, apalagi mengatasnamakan untuk pribadinya," kata Guntur dalam keterangannya lewat video yang diunggah di Instagramnya, Rabu (27/5/2026). 

Ia mengibaratkan Baitul Mal di zaman Nabi sebagai APBN di masa sekarang. Sebagai pemimpin tertinggi, Nabi Muhammad SAW tetap memisahkan antara harta negara yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umat dengan harta pribadi yang digunakan untuk menjalankan perintah Allah SWT. 

Guntur menegaskan bahwa secara syariat Islam, ibadah kurban tidak diperbolehkan menggunakan dana negara atau APBN. 

Menurutnya, kurban adalah ibadah yang bersifat personal dan harus bersumber dari harta pribadi. 

"Mengapa kurban tidak bisa pakai dana APBN? Karena kurban adalah ibadah pribadi. Bersumber dari dana pribadi, tidak bisa di-atasnamakan lembaga, apalagi atas nama negara. Karena itu, kurban tidak bisa mengambil dana dari APBN," ujar Guntur. 

Ia menjelaskan dalam khazanah fikih Islam, kurban atau udhiyah adalah ibadah yang melekat pada individu mukallaf (muslim yang sudah baligh dan berakal) yang mampu secara finansial. 

Ketentuannya sudah sangat jelas: satu ekor kambing untuk satu orang, dan satu ekor sapi boleh patungan untuk maksimal tujuh orang. 

Guntur memperingatkan bahwa penggunaan nama lembaga dalam ibadah kurban akan mengubah esensi ibadah tersebut di mata agama. 

"Tidak bisa atas nama lembaga. Itu sudah aturannya. Kalau atas nama lembaga, hewan yang disembelih tetap halal dikonsumsi, tapi dinilai sebagai sedekah biasa, bukan ibadah kurban," jelasnya. 

Lebih lanjut, ia merujuk pada pendapat para ulama besar. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab (mazhab Syafi'i) menegaskan kurban harus dari harta pribadi, bukan harta kolektif yang kepemilikannya tidak tunggal. 

Begitu pula Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (mazhab Hambali) yang menyatakan tidak sah berkurban dari harta orang lain tanpa izin pemiliknya. 

"Dana APBN adalah harta publik. Rakyatlah pemilik sahnya. Menggunakannya untuk berkurban atas nama lembaga negara atau atas nama kepresidenan tanpa mandat eksplisit dari rakyat tidak memiliki landasan syar'i," tegas Guntur. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian publik setelah menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Iduladha 2026.  

Sebanyak 598 ekor sapi kurban didistribusikan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.  

Sementara itu, 500 ekor sisanya disalurkan ke berbagai lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga sosial, hingga tokoh agama dan masyarakat. 

Tak main-main, sapi yang dipilih merupakan ras unggul seperti Simmental, Limousin, Angus, hingga Belgian Blue dengan bobot jumbo mulai dari 800 kilogram hingga 1,3 ton yang dibeli dari peternak lokal. 

Namun, langkah Prabowo Subianto membeli ribuan sapi kurban memicu diskusi hangat lantaran anggaran yang digunakan berasal dari APBN, bukan kantong pribadi. 

Total anggaran yang dikucurkan mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp100 miliar melalui pos bantuan presiden untuk kemasyarakatan.