Wapres AS JD Vance: Kesepakatan dengan Iran Sudah Dekat, Tapi Belum

Suara.com - Proses diplomasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran kembali membentur dinding keras akibat ketidakpastian formula klausul nuklir. Kedua belah pihak kini berpacu dengan waktu guna meredam konflik bersenjata yang mengancam stabilitas pasokan energi dunia.

Wakil Presiden AS, JD Vance, mengonfirmasi bahwa posisi Washington dan Iran masih terpaku pada sejumlah poin krusial. Pemerintah AS belum dapat memastikan kapan kesepakatan final penghentian perang ini akan ditandatangani.

Sengkarut ini memicu keraguan publik global mengenai efektivitas diplomasi jangka pendek yang sedang ditempuh. Pembicaraan teknis terancam gagal total jika ego politik kedua negara mengorbankan substansi perdamaian.

Vance menjelaskan bahwa tim perunding dari kedua belah pihak saat ini sedang melakukan pembahasan yang sangat intens. Fokus utama perdebatan berputar pada aturan pembatasan pengayaan material nuklir milik Iran.

"Kami belum sampai di sana, tetapi kami sudah sangat dekat dan kami akan terus mengusahakannya," ujar Vance kepada jurnalis, dikutip dari BBC, Jumat (29/5/2026).

Washington sejak lama mendesak Teheran menghentikan produksi uranium tingkat tinggi yang berpotensi menjadi senjata pemusnah massal. Di sisi lain, Iran menuntut pemulihan hak ekonomi mereka secara penuh tanpa syarat.

Meski situasi di meja perundingan sangat rumit, pihak Gedung Putih tetap melihat adanya sinyal positif. Sikap kooperatif dari delegasi Teheran memberikan harapan kecil di tengah ketegangan yang terus memuncak.

Vance menambahkan bahwa Amerika Serikat percaya para negosiator dari pihak Iran saat ini sedang berunding dengan "itikad baik". Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan dinamika di lapangan yang terus memanas.

Rencana draf perjanjian baru ini dikabarkan akan memperpanjang masa jeda pertempuran selama 60 hari ke depan. Durasi tersebut akan digunakan untuk membahas nasib akhir dari seluruh program nuklir Iran.

Perjanjian tersebut juga mencakup aturan pembukaan jalur pelayaran internasional di wilayah Selat Hormuz secara bebas. Iran nantinya diberikan waktu satu bulan penuh untuk membersihkan ranjau laut di kawasan tersebut.

Sebagai imbalan kepatuhan, Amerika Serikat berkomitmen menghapus blokade maritim yang selama ini mencekik perekonomian Iran. Washington juga berjanji menerbitkan dispensasi sanksi agar Teheran bisa kembali mengekspor minyak mentah.

Kendati demikian, Presiden Donald Trump menghadapi tekanan domestik yang sangat masif dari berbagai faksi politik. Anggota kongres dan sekutu Teluk mendesak perang ini segera diakhiri karena merugikan ekonomi.

Pihak Gedung Putih menegaskan bahwa opsi militer tetap disiapkan jika jalur diplomasi ini menemui kegagalan. Langkah alternatif berupa operasi tempur langsung akan diambil demi melindungi kepentingan geopolitik Amerika Serikat.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menolak memberikan kepastian mengenai kapan kesepakatan ini akan disahkan ke publik. Dia menyatakan semua keputusan strategis berada penuh di tangan pemimpin tertinggi negara.

"Selalu merupakan kesalahan untuk mendahului presiden, dan itu semua akan menjadi keputusan presiden," tegas Bessent saat konferensi pers.