REGIONAL:
- Saiful Mujani menyatakan pemilu merupakan penentu utama legitimasi negara dalam sistem demokrasi di Indonesia sejak era Reformasi.
- Pemilu 2024 dinilai cacat karena terdapat pelanggaran etik dan konstitusional yang mencederai integritas serta kualitas demokrasi nasional.
- Masyarakat didorong mengawasi ketat keterlibatan aparat dalam Pemilu 2029 demi menjaga independensi serta mencegah praktik mobilisasi politik.
Berbagai program pemerintah yang melibatkan struktur negara perlu diawasi ketat agar tidak berubah menjadi instrumen politik praktis. Jika praktik tersebut terus berlangsung, Saiful memperingatkan legitimasi Pemilu 2029 juga berpotensi dipersoalkan.
"Sekarang proses itu sedang berlangsung, sekarang ini untuk 2029 dan itu harus dihentikan. Artinya hentikan MBG, hentikan koperasi Merah Putih, hentikan program batalyon teritorial pembangunan karena itu intinya adalah mobilisasi massa oleh aparat negara dengan uang negara untuk tujuan politik partisan," tegasnya.
Sebagai langkah menghadapi situasi tersebut, Saiful mendorong gerakan masyarakat sipil untuk mengawal proses demokrasi.
Termasuk pengawasan terhadap pemilihan anggota KPU dan Bawaslu. Ia menilai tekanan publik diperlukan agar penyelenggaraan pemilu tetap independen dan kredibel.
Saiful bahkan menyerukan opsi boikot apabila pemilu dinilai tidak mampu menjamin prinsip keadilan dan integritas. Menurut dia, kampanye kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang bersih harus mulai dilakukan jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.
"Jadi jalannya bagaimana? Jalannya ya tadi, mensosialisasikan kepada masyarakat biar masyarakat memboikot pemilu kalau itu tidak menjamin pemilunya akan bersih," tandasnya.
TERPOPULER
