- Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim merefleksikan kegagalannya memahami dinamika politik saat menjabat pada periode tahun 2019 hingga 2024.
- Nadiem mengakui terlalu fokus pada efisiensi kerja sehingga mengabaikan komunikasi interpersonal serta tata krama dalam lingkungan birokrasi.
- Refleksi tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan nota pembelaan sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Suara.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan refleksi mendalam mengenai berbagai kekurangan yang menurutnya terjadi selama memimpin Kemendikbudristek periode 2019-2024.
Dalam nota pembelaan yang dibacakannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, Nadiem mengakui bahwa dirinya terlalu berorientasi pada profesionalisme dan efisiensi kerja, namun kurang memahami dinamika politik yang melekat pada jabatan seorang menteri.
Nadiem menyebut dirinya sebagai sosok yang amatir dalam urusan politik. Ia mengaku sering menolak undangan berbagai acara yang tidak berkaitan langsung dengan program kementerian yang dipimpinnya.
"Saya juga kurang sowan ke berbagai tokoh karena saya tidak memahami seluk-beluk peta politik. Ini adalah kesalahan saya saat menjabat menjadi menteri," ujarnya., seperti dikutip dari Antara, Selasa.
![Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim (kiri) bersandar di bahu istrinya Franka Franklin Makarim (kanan) sebelum menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/5/2026). [ ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym/pri.]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/06/02/97559-nadiem-makarim.jpg)
Pendiri perusahaan teknologi tersebut mengatakan dirinya baru menyadari bahwa jabatan menteri bukan hanya soal menjalankan program kerja, melainkan juga membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk lintas institusi dan organisasi.
Ia mengakui kerap mengabaikan aspek-aspek yang dianggapnya sebagai formalitas. Dalam sejumlah pertemuan, misalnya, Nadiem lebih memilih langsung masuk ke pokok pembahasan dan memotong basa-basi yang lazim dilakukan dalam komunikasi pemerintahan.
Menurutnya, kebiasaan tersebut mungkin dinilai positif di lingkungan profesional, tetapi dapat menimbulkan kesan berbeda ketika diterapkan dalam birokrasi dan dunia politik.
"Saya begitu gigih melakukan transformasi dengan cepat, saya kurang merangkul pihak-pihak lama dalam upaya perubahan tersebut," ungkapnya.
Nadiem juga mengakui sering membatasi waktu untuk berinteraksi dengan media karena lebih memilih fokus pada pelaksanaan program. Namun, belakangan ia menyadari bahwa pendekatan tersebut dapat memunculkan persepsi negatif.
Di lingkungan pemerintahan, kata dia, sikap yang terlalu berorientasi pada hasil kerja tanpa diimbangi komunikasi yang baik dapat dianggap sebagai bentuk keangkuhan atau kurang menghargai tata krama.
Melalui pengalamannya itu, Nadiem mengaku belajar bahwa perubahan yang berkelanjutan membutuhkan dukungan banyak pihak. Karena itu, ia menilai ritual politik dan hubungan interpersonal tidak dapat dipandang sebelah mata.
Ia pun menyampaikan pesan kepada generasi muda yang ingin mengabdi kepada negara agar mampu menyeimbangkan profesionalisme dengan kemampuan membangun relasi dan menghargai tata krama politik.
"Karena gesekan kecil bisa menjadi dendam besar," tutur Nadiem.
Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan pleidoi sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022.