Nadiem Makarim: Jadi Menteri Umur 35 Tanpa Pengalaman, Banyak yang Tersinggung

Suara.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengakui dirinya bukan sosok pemimpin yang sempurna saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Di hadapan majelis hakim, Nadiem membuka pembelaannya dengan mengingat kembali saat pertama kali dipercaya masuk kabinet pada usia 35 tahun.

Ia mengaku datang ke pemerintahan tanpa bekal pengalaman di bidang pendidikan, birokrasi maupun politik.

"Saya menjadi menteri di umur 35 tahun tanpa pengalaman di pendidikan, birokrasi, maupun politik," ujar Nadiem.

Pendiri Gojek itu menggambarkan benturan yang ia alami ketika berpindah dari dunia swasta ke lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, budaya kerja yang selama ini ia kenal jauh berbeda dengan realitas birokrasi.

Di sektor swasta, kata Nadiem, kecepatan dan keputusan berbasis data menjadi hal yang biasa. Namun ketika masuk pemerintahan, gerak cepat justru bisa menimbulkan risiko, sementara sikap lugas kerap ditafsirkan berbeda.

Meski demikian, Nadiem mengklaim tetap berupaya membawa perubahan di Kemendikbudristek dengan melibatkan banyak profesional muda.

Langkah itu, menurutnya, berhasil membuat organisasi bekerja lebih efektif, tetapi juga memunculkan resistensi dari sebagian pihak.

"Banyak yang periuk nasinya terganggu, banyak juga yang tersinggung karena merasa mereka tidak dihargai," ungkapnya.

Dalam pembelaannya, Nadiem juga menyinggung perkara Chromebook yang kini menyeretnya ke kursi terdakwa.

Ia mengaku akan lebih mudah menerima proses hukum yang dihadapinya jika memang ditemukan kesalahan administratif atau kelalaian yang menyebabkan kerugian negara.

Namun, menurut dia, fakta yang muncul justru menunjukkan program tersebut memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan.

"Meskipun tidak melakukan korupsi, saya terkadang merasa akan lebih mudah untuk menerima musibah terkait kasus dugaan korupsi Chromebook apabila terdapat bukti bahwa dia melakukan kesalahan administratif atau lalai dalam pengawasan sehingga tanpa sengaja menyebabkan kerugian negara," beber Nadiem.

Ia menegaskan pengadaan Chromebook dilakukan ketika dunia pendidikan menghadapi situasi darurat akibat pandemi Covid-19.

Saat itu, kebutuhan perangkat teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat mendesak bagi sekolah, guru, dan siswa di berbagai daerah.

"Semua prosedur sudah dijalankan dengan asas kehati-hatian. Sungguh miris, dakwaan menyebut Chromebook tidak berdasarkan kebutuhan nyata, padahal pada masa COVID-19 hampir semua guru berteriak membutuhkan sarana TIK secara serentak," ujarnya.

Dalam perkara ini, Nadiem dituntut hukuman 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta membayar uang pengganti Rp5,67 triliun subsider 9 tahun penjara.

Jaksa menilai Nadiem terlibat dalam dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) periode 2020-2022 yang disebut merugikan keuangan negara hingga Rp2,18 triliun.

Selain itu, jaksa mendakwa Nadiem menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang disebut berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Atas dakwaan tersebut, Nadiem dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Antara)