REGIONAL:
- Politikus Guntur Romli mengkritik klaim Seskab Teddy terkait keberhasilan diplomasi luar negeri Presiden Prabowo dalam mendatangkan investasi.
- Guntur menyatakan mayoritas investasi berasal dari modal dalam negeri, bukan hasil diplomasi internasional seperti yang diklaim pemerintah.
- Guntur menilai angka Rp575 triliun dari Jepang dan Korea Selatan hanyalah komitmen investasi yang belum terealisasi secara nyata.
Ia menilai ada ketimpangan besar antara biaya politik dan operasional perjalanan luar negeri dengan realisasi modal asing yang masuk ke Indonesia.
"Bila dilihat dari hasil investasi asing yang masuk, judulnya 'Presiden Prabowo Gagal Membawa Masuk Investasi Asing Meski Sering ke Luar Negeri' tanggal 9 April," kata Guntur.
Ia merujuk pada data-data ekonomi makro yang menunjukkan bahwa minat investor asing tidak serta merta meningkat hanya karena pertemuan-pertemuan seremonial di tingkat kepala negara.
Guntur mengatakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga mengakui realisasi penanaman modal asing (PMA) sepanjang 2025 hanya tumbuh tipis 0,1% alias stagnan, dan sangat anjlok bila
dibanding pertumbuhan PMA tahun 2024 yang mencapai 21%.
Penurunan pertumbuhan yang drastis ini dianggap sebagai rapor merah bagi tim ekonomi dan diplomasi pemerintahan saat ini.
Guntur kemudian menyorot pernyataan Teddy soal kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan yang diklaim membawa hasil instan.
Teddy disebut menyederhanakan proses investasi yang sebenarnya masih sangat awal dan belum bisa dikategorikan
sebagai uang masuk ke kas negara atau pembangunan riil.
"Teddy juga tidak menyebut masih komitmen investasi, melainkan langsung mengklaim kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan kembali langsung ada investasi di 575 triliun. Klaim itu juga palsu dan menyesatkan," kata Guntur.
Ia mengingatkan bahwa dalam dunia investasi, ada perbedaan sangat jauh antara minat, komitmen, dan realisasi.
Guntur menjelaskan bahwa angka Rp575 triliun baru sebatas komitmen bisnis di atas kertas, MoU alias elum masuk sebagai realisasi investasi di BKPM.
Tanpa adanya realisasi, angka tersebut hanyalah angka di atas kertas yang belum memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat luas, seperti pembukaan lapangan kerja atau peningkatan pendapatan negara.
"Tidak ada satu rupiah pun dari angka itu yang tercatat sebagai langsung masuk dalam data resmi," kata Guntur.
Ia menyayangkan sikap Sekretaris Kabinet yang dianggap tidak transparan dalam membedakan antara janji investasi dengan modal yang sudah benar-benar tertanam di Indonesia.
Guntur mengatakan apa yang disampaikan Teddy bukan sekadar overclaim atau klaim berlebihan yang biasa terjadi di panggung politik.
Menurutnya pernyataan Teddy merupakan penyesatan publik yang disengaja untuk menutupi kegagalan pencapaian target investasi asing.
"Teddy sengaja mengaburkan antara komitmen dan realisasi, serta menyematkan prestasi PMDN (investasi dalam negeri) sebagai hasil diplomasi luar negeri demi narasi politik yang gemerlap. Publik berhak mendapatkan fakta yang jujur, bukan kalimat bombastis yang menyesatkan," tambah Guntur.
TERPOPULER