REGIONAL:
- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritik rencana Badan Gizi Nasional memperluas Program Makan Bergizi ke Arab Saudi.
- Charles menilai pemerintah harus memprioritaskan perbaikan tata kelola, pengawasan, dan kontrol kualitas program makan bergizi di dalam negeri.
- Pemerintah didesak menyelesaikan berbagai kendala implementasi domestik sebelum mempertimbangkan ekspansi program ke luar negeri pada masa mendatang.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, melontarkan kritik tajam terhadap rencana Badan Gizi Nasional yang ingin memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke siswa Indonesia di Jeddah, Arab Saudi.
Ia meminta pemerintah untuk tidak memunculkan wacana yang berlebihan di saat pelaksanaan program di dalam negeri masih menuai banyak persoalan.
"Sudahlah, nggak usah ngide yang aneh-aneh. Jangan dulu bicara ekspansi MBG ke luar negeri kalau tata kelola di dalam negeri masih amburadul," ujar Charles kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).
Politisi PDIP ini menilai, prioritas utama Badan Gizi Nasional saat ini seharusnya adalah membenahi manajemen pelaksanaan, bukan justru menambah beban operasional dengan memperluas wilayah jangkauan ke luar negeri.
Menurutnya, masih banyak lubang dalam implementasi program di tanah air yang perlu segera ditambal.
"Yang perlu dibenahi sekarang itu bukan memperluas wilayah program, tapi membereskan manajemen pelaksanaannya. Pengawasannya buruk, koordinasinya kacau, kontrol kualitasnya juga masih bermasalah. Ini yang harus dibereskan dulu," tegas Charles.
Lebih lanjut, Charles mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada angka-angka statistik atau klaim keberhasilan jumlah penerima manfaat semata.
Ia menekankan bahwa esensi dari program ini adalah kualitas gizi yang sampai ke tangan anak-anak Indonesia.
"Jangan sampai energi habis buat bikin wacana baru, sementara urusan di dalam negeri masih berantakan. Ukuran keberhasilan MBG itu bukan berapa besar anggaran yang dihabiskan atau berapa banyak klaim penerima manfaat. Yang lebih penting adalah kualitas makanan yang diberikan, kualitas gizinya, dan jaminan bahwa program ini dijalankan dengan benar," imbuhnya.
Charles juga mempertanyakan logika pengawasan jika program ini dipaksakan merambah ke luar negeri. Ia khawatir kendala manajemen yang terjadi di Indonesia justru akan terbawa hingga ke mancanegara.
"Kalau tata kelola di dalam negeri saja masih amburadul, bagaimana mau mengawasi program yang dijalankan ribuan kilometer dari Indonesia? Jangan sampai yang diekspor justru masalahnya," katanya.
Ia mendesak Badan Gizi Nasional untuk berfokus sepenuhnya pada perbaikan sistem di dalam negeri sebelum melirik potensi ekspansi internasional.
"Fokus saja dulu bereskan yang ada. Rapikan sistemnya, perkuat pengawasannya, benahi kontrol kualitasnya," pungkasnya.
TERPOPULER
