KPAI: Copot Kepala BGN Tak Cukup, MBG Harus Dievaluasi Total

Suara.com - Pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai tidak boleh berhenti sebagai sekadar rotasi jabatan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta momentum tersebut dijadikan titik awal evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan kerap disorot akibat berbagai persoalan tata kelola hingga kasus keracunan massal.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan program MBG membutuhkan mekanisme evaluasi yang berbeda dibanding program pemerintah pada umumnya.

Sebab, dampak program pemberian makanan langsung dirasakan penerima manfaat dalam waktu singkat.

"Memberi makan adalah program yang dampaknya terjadi seketika. Begitu pula ketika terjadi kesalahan tata kelola yang berujung pada keracunan massal. Karena itu tata kelola MBG membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak bisa menunggu evaluasi tahunan," kata Jasra dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Menurut KPAI, berbagai laporan yang diterima dari masyarakat sipil menunjukkan masih tingginya kejadian keracunan yang diduga terkait pelaksanaan MBG. Korbannya bukan hanya anak-anak sekolah, tetapi juga ibu, bayi, hingga lansia.

Karena itu, KPAI menilai pergantian pimpinan BGN harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap desain, pengawasan, dan pelaksanaan program.

Meski menganggap pencopotan Kepala BGN terlambat, KPAI menegaskan langkah tersebut tetap perlu dimanfaatkan untuk mengembalikan fokus program kepada tujuan utamanya, yakni memperbaiki status gizi masyarakat dan menekan angka stunting.

"Kami tidak ingin MBG hanya menjadi program bagi-bagi makanan," ujar Jasra.

KPAI juga mendesak Kementerian Kesehatan membuka data serta hasil evaluasi terkait efektivitas MBG dalam menurunkan stunting. Transparansi tersebut dinilai penting, termasuk untuk mengetahui dampak program terhadap anak-anak yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selama sekitar satu setengah tahun melakukan pengawasan, KPAI mencatat masyarakat sipil telah menyampaikan sedikitnya tujuh rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.

Rekomendasi tersebut antara lain memprioritaskan program di daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi, melakukan evaluasi tata kelola secara menyeluruh, memperketat standar keamanan pangan, hingga memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan program.

Selain itu, KPAI juga mendorong pemerintah mempertimbangkan model distribusi alternatif, termasuk pelibatan kantin sekolah dalam penyediaan makanan guna mengurangi risiko kontaminasi silang yang berpotensi memicu keracunan.

Bagi KPAI, pergantian pimpinan BGN seharusnya menjadi momentum untuk mengubah orientasi program dari sekadar distribusi makanan dalam skala besar menjadi instrumen kesehatan masyarakat yang lebih efektif.

Menurut Jasra, desain MBG ke depan perlu lebih berfokus pada pendekatan preventif dan promotif guna memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat sekaligus mampu menjawab persoalan stunting yang masih menjadi tantangan nasional.