- Wamen Imipas Silmy Karim menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu malam, 3 Juni 2026.
- Silmy diduga terlibat kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA saat menjabat Dirjen Imigrasi periode tahun 2023 hingga 2024.
- KPK turut mengamankan 17 orang serta menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan, uang tunai, dan logam mulia emas.
Suara.com - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan pantauan Suara.com, dia tiba sekitar pukul 22.35 WIB bersama empat orang ajudannya.
Namun, kericuhan sempat terjadi ketika para ajudan Silmy menghalangi awak media mengambil gambar dan bertanya kepada Silmy.
Bahkan, ajudan Silmy sempat mendorong para wartawan untuk membuka jalan bagi Silmy memasuki Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Setelah melakukan registrasi, Silmy langsung naik ke lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan.
Di sisi lain, KPK menjelaskan Silmy Karim diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) saat masih menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi 2023-2024.
“Dirjen Imigrasi 2023-2024,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).
KPK sempat melakukan pencarian terhadap Silmy. Hal itu berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan 17 orang dalam operasi senyap ini, delapan orang di antaranya merupakan penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil (PNS), dan sembilan pihak swasta.
Budi mengatakan operasi senyap ini turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya kendaraan mobil dan motor hingga uang tunai.
“Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas,” ungkap Budi.
Saat ini, lanjut dia, tim masih bergerak di lapangan. Mereka mendatangi wilayah Bali dan Jawa Barat.
“Ini kan masih terkait dengan proses keimigrasian, ya. Kan ada di beberapa titik, ya, biasanya proses-proses itu,” tandas Budi.