Gencatan Senjata, Menhan Katz: Pasukan Israel Tetap di Lebanon

Suara.com - Militer Israel memastikan tidak akan menarik pasukannya dari wilayah selatan Lebanon meskipun kesepakatan gencatan senjata telah resmi diumumkan. Langkah ini diambil guna menjamin stabilitas keamanan kawasan utara dalam jangka panjang.

Kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat ini mewajibkan penghentian serangan dari Hezbollah. Selain itu, seluruh elemen bersenjata yang disokong Iran harus mundur dari perbatasan.

Kebijakan ini memicu optimisme sekaligus gelombang protes keras di dalam kabinet pemerintahan Israel. Sebagian menteri menganggap keputusan politik tersebut justru membahayakan posisi pertahanan negara.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa situasi ini menjadi fondasi baru bagi peta politik di Timur Tengah. Posisi tawar yang kuat dinilai mampu mengubah peta konflik geopolitik secara permanen.

“Ini mencerminkan realitas yang telah kami ciptakan di Lebanon sejauh ini. Sebuah realitas yang dapat, tergantung pada perkembangan di lapangan dan sikap tanpa kompromi kami yang berkelanjutan terhadap kepentingan Israel, mengarah pada perjanjian perdamaian politik dengan Lebanon dan, di atas semua itu, untuk mencapai keamanan yang nyata dan langgeng bagi penduduk utara untuk pertama kalinya dalam 50 tahun,” kata Katz dalam pernyataan resminya dikutip dari CNN.

Katz menegaskan bahwa status gencatan senjata tidak akan menyurutkan pergerakan taktis pasukan di lapangan. Kendali penuh atas zona keamanan tetap dipegang oleh infanteri terdepan.

Berdasarkan perjanjian bilateral tersebut, tentara resmi Lebanon nantinya akan memegang kendali eksklusif di beberapa titik percontohan. Seluruh kelompok bersenjata non-negara dilarang keras beroperasi di area steril tersebut.

Kendati demikian, mekanisme penyerahan wilayah dan linimasa pelaksanaannya hingga kini belum disusun secara rinci. Hal ini memicu keraguan terkait efektivitas penegakan aturan di zona konflik.

Penolakan keras terhadap pakta perdamaian ini langsung disuarakan oleh faksi sayap kanan ekstrem Israel. Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, secara terbuka menyebut diplomasi tersebut sebagai blunder fatal.

Ben Gvir menilai kompromi ini hanya akan memberikan ruang bagi musuh untuk menghimpun kekuatan baru. Menurutnya, tekanan internasional seharusnya diabaikan demi keselamatan mutlak warga negara.

“Ada momen di mana seseorang harus tahu bagaimana mengatakan 'tidak' bahkan kepada Presiden Amerika Serikat - dan ketika kita gagal melakukannya, kita akan menghadapi Hezbollah di lain waktu ketika mereka jauh lebih kuat dan lebih berbahaya,” ujar Gvir.

Konflik bersenjata di sepanjang perbatasan Israel dan Lebanon telah memaksa puluhan ribu warga sipil mengungsi. Upaya diplomatik terus digenjot demi mencegah eskalasi perang terbuka yang lebih luas.

Ketegangan menahun ini berakar dari saling serang antara militer Israel dan milisi Hezbollah pasca-krisis regional. Kehadiran militer di zona penyangga menjadi isu krusial yang menentukan masa depan perdamaian kedua negara.