- Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, tiba di Gedung KPK Jakarta pada Rabu malam setelah terjaring operasi tangkap tangan.
- KPK membawa tujuh orang termasuk Bupati untuk pemeriksaan intensif terkait dugaan penerimaan uang pada proyek Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Selain mengamankan pihak terkait, tim penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai serta sejumlah dokumen penting lainnya.
Suara.com - Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan pada Rabu (21/7/2026) malam. Lalu sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT),
Lalu tiba sekitar pukul 21.59 WIB dengan mengenakan masker putih dan topi biru. Dia juga terpantau mengenakan kemeja biru muda dengan jaket dan celana panjang berwarna cokelat muda.
Saat digiring untuk memasuki Gedung Merah Putih KPK, Lalu juga terlihat mengenakan sebuah ransel berwarna hitam. Namun, saat ditanyai wartawan mengenai operasi senyap yang menjaringnya, Lalu tidak memberikan komentar apapun.
Selanjutnya, Lalu akan menjalani pemeriksaan secara intensif.
Selain Lalu, enam orang lainnya juga dibawa ke Jakarta. Namun, lembaga antirasuah belum mengungkapkan identitas pihak lain yang juga tiba di Jakarta malam ini.
Dalam operasi senyap tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa tim mengamankan 19 orang. Kemudian, mereka menjalani pemeriksaan awal di Mako Brimob Lombok Barat.
![Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/06/25/67302-budi-prasetyo.jpg)
“Tim kemudian akan membawa 7 orang diantaranya ke Jakarta, malam ini, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Salah satunya adalah Bupati Lombok Barat,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026).
Selain itu, lanjut Budi, KPK juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai pecahan rupiah dan beberapa dokumen.
“Perkara ini diduga terkait adanya penerimaan oleh bupati berkenaan dengan proyek-proyek di lingkungan kabupaten Lombok Barat,” tandas Budi.
Ini merupakan OTT KPK ke-17 sepanjang tahun 2026. Adapun operasi pertama pada 2026 ialah kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.