REGIONAL:
- Akademisi Feri Amsari mengkritik syarat pendirian partai politik yang terlalu mahal bagi masyarakat dalam Aksi Kamisan di Jakarta.
- Dominasi kekuatan uang dalam politik menyebabkan partai dikuasai oligarki keluarga dan mengabaikan nasib korban pelanggaran hak asasi manusia.
- Feri mengajak masyarakat merebut kembali ruang politik untuk memperjuangkan kepentingan publik dan melawan kebijakan yang tidak memihak rakyat.
Suara.com - Akademisi hukum tata negara Feri Amsari menyoroti kondisi politik Indonesia yang dinilainya semakin sulit diakses kelompok masyarakat biasa karena tingginya syarat pendirian partai politik.
Hal itu disampaikan Feri saat memberikan Kuliah Jalanan dalam Aksi Kamisan ke-910 bertema “Hari Internasional Anak-Anak Korban Agresi: Lindungi Anak, Akhiri Impunitas” di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Menurut Feri, aturan pendirian partai politik saat ini hanya memungkinkan kelompok yang memiliki modal besar untuk ikut dalam kontestasi politik.
"Partai politik masih punya orang yang kaya untuk jadi apa orang yang bisa mendirikan partai politik di Indonesia harus super-super-super kaya. Tidak cukup hanya jadi orang kaya untuk mendirikan partai politik, tapi harus betul-betul super-super kaya," kata Feri.
Ia menjelaskan, tingginya syarat administratif membuat masyarakat yang menjadi korban berbagai ketidakadilan sulit membangun kendaraan politik sendiri.
"Bagaimana dengan kalangan tertindas, korban kekerasan, korban politik, korban ekonomi, korban kebun sawit dan lain-lain? Bagaimana mereka bisa membangun partai politik yang bisa merepresentasikan mereka di parlemen? Mereka tidak bisa karena tidak punya uang," ujarnya.
Feri menilai syarat pendirian partai semestinya tidak bertumpu pada kekuatan modal, melainkan kesamaan gagasan dan ideologi.
"Padahal syarat untuk mendirikan partai mestinya tidak uang, tapi kekompakan, kesamaan ide, kesamaan ideologi, kesamaan gagasan," ujar dia.
Dalam pidatonya, Feri juga melontarkan kritik terhadap praktik kepemimpinan partai politik yang menurutnya masih bersifat oligarkis dan diwariskan secara turun-temurun.
"Saya pernah juga ngomong di sini bahwa di Indonesia enggak ada partai politik, yang ada adalah perusahaan keluarga yang diberi nama partai politik. Makanya jadi ketua partai itu dapat dari warisan," kata dia.
Menurut Feri, dominasi kekuatan uang dalam sistem politik berdampak langsung pada minimnya perhatian negara terhadap para korban pelanggaran hak asasi manusia maupun ketidakadilan sosial.
"Sekarang syarat mendirikan partai politik itu pun dikuasai dan didominasi kekuatan-kekuatan uang. Akibatnya enggak ada yang memperjuangkan korban, tidak ada memperjuangkan cerita soal disiram air keras," ujarnya lagi.
Ia menegaskan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok hingga sulitnya memperoleh pekerjaan, tidak bisa dilepaskan dari keputusan politik.
"Dolar 18.000 karena politik, makanan mahal karena politik, pekerjaan susah karena politik, sudah dapat pekerjaan tidak dipenuhi haknya karena politik," kata Feri.
Karena itu, ia mengajak masyarakat sipil untuk tidak menjauhi politik meskipun sering dianggap penuh kemunafikan. Menurutnya, ruang politik justru harus direbut kembali oleh warga yang memperjuangkan kepentingan publik.
"Hari ini politik harus kita rebut kembali," tegasnya.
Menutup sesi kuliah jalanan di hadapan peserta Aksi Kamisan, Feri menyerukan agar masyarakat tidak lagi diam terhadap berbagai persoalan yang terjadi.
"Mulai mengatakan kalau satu setengah tahun yang lalu saya diam, saya dicaci maki, saya dihina hari ini saya akan lawan!" pungkasnya. (Reporter: Dinda Pramesti K)
TERPOPULER