Seminar KAGAMA HSE UGM 2026: Bahaya 'Ilusi Kesiapsiagaan' Industri yang Ancam Lingkungan

Suara.com - Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi kembali ketahanan sektor industri Tanah Air. Merespons tantangan perubahan iklim dan risiko bencana yang makin kompleks, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Health, Safety, and Environment (HSE) mengambil langkah strategis dengan menggelar Seminar Nasional berskala besar di Auditorium Lantai 5, Sekolah Pascasarjana UGM, Kamis (4/6/2026).

Mengusung tajuk "Bridging Science, Policy, and Industry: Integrated Disaster Preparedness and Climate Resilience for Industrial Sectors", forum ini dipastikan tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial atau ajang pertukaran wacana semata.

Acara ini menjelma menjadi ruang intelektual yang sangat strategis karena mempertemukan tiga pilar utama penentu arah kebijakan: pemerintah, akademisi, dan praktisi industri.

Dalam wadah perumusan langkah konkret inilah, wacana tentang keselamatan dan pelestarian alam dikupas secara tajam—salah satunya melalui pemaparan Executive Director PT Pertapindo, Dr. Priyo Hadi Susananto, ST, MM.

Dalam sesinya, Dr. Priyo Hadi menegaskan bahwa penanganan keselamatan dan lingkungan hidup di dunia industri tidak bisa lagi sekadar mengandalkan respons saat bencana sudah terjadi.

"Harus ada perubahan paradigma dari paradigma 'emergency response' atau respon setelah kejadian, menjadi paradigma baru 'emergency preparedness', pencegahan sebelum kejadian," ujar Dr. Priyo Hadi.

Ia menekankan, pergeseran dari taktik reaktif ini akan mengubah organisasi sehingga tidak hanya sekadar 'memadamkan api' saat krisis melanda, tetapi juga mampu membangun aspek keselamatan yang tangguh sebelum risiko itu benar-benar terjadi.

Mengikis 'Ilusi Kesiapsiagaan' dan Ego Sektoral

Dalam evaluasinya terhadap kondisi di lapangan, Dr. Priyo Hadi menyoroti sebuah fenomena kritis yang ia sebut sebagai "ilusi kesiapsiagaan".

Hal ini sering kali menjadi jawaban mengapa bencana tambang atau lingkungan masih kerap berulang, padahal perusahaan sudah menggelontorkan investasi besar dan menggunakan teknologi mutakhir.

"Kenapa kok pola ini berulang? Kalau katakan teknologinya memadai, investasi juga oke, (jawabannya) ada ilusi kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan yang reaktif, bukan preventif," kritiknya.

Menurutnya, ketika manajemen risiko lemah dan budaya selamat diabaikan, peluang insiden yang berujung pada bencana lingkungan akan selalu terbuka lebar.

Masalah ini semakin diperparah dengan praktik operasional yang terkotak-kotak. Ia mencontohkan kondisi di mana tim lingkungan, tim Emergency Response (ERT), dan tim operasional kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi mitigasi yang utuh.

"ERT lebih pada bagaimana regulasi ini dibuat sebanyak-banyaknya, operasional lebih ke bagaimana mengamankan produksi supaya lancar. Mestinya (risiko lingkungan) bisa diantisipasi jauh-jauh hari supaya eskalasinya tidak menjadi tinggi," tegasnya.

Keselamatan dan Lingkungan Sebagai 'Way of Life'

Bagi Dr. Priyo Hadi, isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta perlindungan lingkungan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ia memaparkan bahwa Emergency Preparedness System (Sistem Kesiapsiagaan Darurat) harus selalu terintegrasi dengan Environmental Management System (Sistem Manajemen Lingkungan).

"Kesiapsiagaan darurat yang adaptif bukan hanya menyelamatkan manusia dan alat, tapi juga melindungi lingkungan dan masa depan generasi yang akan datang," paparnya.

Untuk memutus rantai pola insiden yang berulang, pendekatan fundamental harus ditanamkan ke setiap elemen pekerja.

"Budaya safety itu benar-benar harus menjadi 'way of life'. Keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup adalah cara hidup kita," tambahnya.

Tuntutan Profesionalisme untuk Praktisi Muda

Menutup pemaparannya di hadapan para peserta seminar, Dr. Priyo Hadi memberikan pesan khusus, terutama bagi para mahasiswa dan calon praktisi muda yang kelak akan memegang kendali di dunia industri. Pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab menuntut standar kompetensi yang jelas dan diakui.

"Pengelolaan lingkungan itu harus dimulai dari awal sampai akhir. Teman-teman mahasiswa yang ingin mendapatkan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah), harus punya sertifikat keahlian," imbaunya.

Ia mendorong mahasiswa UGM dan peserta lainnya untuk proaktif mencari pelatihan serta sertifikasi kompetensi resmi, misalnya melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). "

Sama seperti saya memiliki sertifikasi Pengawas Operasional Utama," pungkasnya memberikan referensi standar profesionalisme di lapangan.