Menakar Ramalan '98 Jilid 2' Noel: Nyanyian Kosong atau Ancaman Nyata Penggulingan Prabowo?

Suara.com - Immanuel Ebenezer alias Noel tidak berpikir panjang atas vonis hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini memilih menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim dalam kasus korupsi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

"Hukuman yang diberikan Majelis sesuai dengan kejahatan yang saya lakukan. Jadi dengan itu saya menerima Yang Mulia," kata Noel di hadapan majelis hakim.

Namun, hal lain yang menarik perhatian bukan hanya persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), melainkan juga pernyataan Noel usai persidangan.

Di luar ruang sidang, Noel menyampaikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan adanya potensi gejolak politik besar yang mengancam stabilitas pemerintahan.

Menurut Noel, ada konsolidasi lintas elemen yang tengah bersiap memicu gerakan massa dalam waktu dekat. Ia menilai telah terjadi penggalangan kekuatan dari kelompok mahasiswa, buruh, hingga organisasi sipil yang kini telah mencapai tahap matang.

"Saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini ada akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok civil society dan semuanya. Tinggal satu, butuh satu pemicu," tutur Noel.

Noel mengatakan, jika Prabowo tidak peka terhadap potensi tersebut, peristiwa yang menyerupai Reformasi 1998 berisiko terjadi.

"Dan '98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi," kata Noel.

Peringatan Serius atau Tak Beralasan?

Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, membaca lebih jauh maksud Noel menyampaikan pernyataan tersebut usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Menurut Jamiluddin, pernyataan Noel mengenai potensi peristiwa besar pada Juni-Juli 2026 untuk menggulingkan Prabowo tidak beralasan.

Ada tiga pertimbangan utama mengapa kecil kemungkinan pernyataan Noel mengenai '98 jilid 2 bakal terwujud.

TNI-Polri Solid, Dukungan Rakyat Tinggi

Pertimbangan pertama mengapa peristiwa besar yang dimaksud Noel tidak beralasan adalah solid dan loyalnya TNI serta Polri terhadap pemerintahan Prabowo.

Dukungan dari dua institusi tersebut menjadi benteng kokoh untuk menjaga kondusivitas politik nasional.

Jamiluddin mengatakan sejarah membuktikan bahwa tidak ada kekuatan di Indonesia yang mampu menggoyang pemerintahan yang berkuasa bila tidak didukung TNI dan Polri.

"Karena itu, ekskalasi politik pada Juni dan Juli 2026 tetap akan landai. Kalau pun ada hanya riak-riak yang tidak akan mengganggu stabilitas politik nasional," kata Jamiluddin.

Terlepas dari loyalitas TNI-Polri dalam mendukung Prabowo, dukungan rakyat yang masih sangat tinggi terhadap Prabowo menjadi pertimbangan kedua.

Jamiluddin mengatakan dukungan yang masih tinggi dari rakyat tercermin dari hasil survei terakhir yang menunjukkan mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja Prabowo.

"Karena itu, akan sulit bagi siapa pun untuk mengajak masyarakat mendongkel pemerintahan Prabowo. Sebaliknya, sebagian masyarakat bisa saja akan melawan pihak-pihak yang akan menciptakan ketegangan politik," kata Jamiluddin.

Partai Politik Jadi Perisai

Upaya menggulingkan Prabowo juga dinilai sulit dilakukan di tengah dukungan partai politik terhadap pemerintah. Mayoritas partai politik saat ini mendukung Prabowo.

Jamiluddin mengatakan partai politik memiliki cukup kekuatan untuk menangkal serangan dari pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas politik nasional.

Melalui kader yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, partai politik dapat melakukan mobilisasi dukungan kapan dan di mana saja untuk kepala negara.

"Jadi, kalau ada pihak-pihak yang berani bermain api, maka hal itu bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Bahkan hal itu bisa jadi momentum bagi pemerintahan Prabowo untuk melucuti mereka," kata Jamiluddin.

"Karena itu, peristiwa besar politik untuk menjatuhkan Prabowo pada Juni-Juli 2026 tampaknya sulit akan terjadi. Setidaknya bila tiga faktor tersebut masih solid mendukung Prabowo," pungkasnya.