REGIONAL:
- Pemadaman listrik di wilayah Jawa pada 9–10 Juni 2026 mengungkapkan kerentanan sistem kelistrikan nasional yang masih bergantung pada bahan bakar fosil.
- IESR mendesak Kementerian ESDM melakukan investigasi menyeluruh dan transparan untuk mengidentifikasi penyebab gangguan serta kelemahan pada sistem interkoneksi Jamali.
- Kurangnya cadangan bahan bakar dan gangguan pembangkit menyebabkan kerugian ekonomi besar, sehingga diperlukan transisi menuju energi terbarukan dan modernisasi jaringan.
Suara.com - Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa pada 9–10 Juni 2026 dinilai membuka pertanyaan lebih besar tentang seberapa tangguh sistem kelistrikan Indonesia menghadapi gangguan.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai insiden tersebut bukan semata persoalan teknis, tetapi juga memperlihatkan kerentanan sistem listrik nasional yang masih bertumpu pada pembangkit berbasis bahan bakar fosil dan pola pasokan yang tersentralisasi.
Dalam sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali (Jamali), gangguan pada satu pembangkit atau elemen jaringan seharusnya tidak dengan mudah berkembang menjadi pemadaman luas.
IESR menjelaskan sistem tersebut dirancang dengan cadangan daya (reserve margin), proteksi jaringan, dan redundansi yang memungkinkan pasokan tetap berjalan ketika terjadi gangguan.
Di sistem PLN, cadangan daya yang ditetapkan mencapai sekitar 30 persen semestinya menjadi bantalan untuk menjaga keandalan pasokan.
Karena itu, menurut IESR, perlu ada penjelasan yang lebih komprehensif mengenai penyebab gangguan hingga berujung pada pemadaman di sejumlah wilayah.
Lembaga itu mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab langsung, faktor pemicu, dan kelemahan sistem yang memungkinkan gangguan berkembang menjadi pemadaman meluas.
IESR juga meminta hasil investigasi dibuka ke publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Di saat yang sama, IESR menduga terdapat faktor lain yang turut memengaruhi kondisi sistem kelistrikan, termasuk rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Jawa–Bali sehingga pembangkit beroperasi di bawah kapasitas optimal.
Gangguan pembangkit lain, seperti yang dilaporkan terjadi pada PLTGU Jawa 1, juga disebut dapat mempersempit ruang cadangan pasokan.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan pemadaman yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar dibanding kompensasi yang diterima pelanggan.
“Pemadaman bergilir yang terjadi selama tiga hari terakhir merugikan konsumen secara finansial. Walaupun konsumen berhak mendapatkan ganti rugi, nilai ganti rugi tersebut tidak sebanding dengan biaya dan kerugian yang terjadi akibat pemadaman listrik,” kata Fabby.
Menurut Fabby, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai kondisi keandalan pasokan listrik dari Kementerian ESDM sebagai regulator dan PLN sebagai operator.
IESR menilai peristiwa ini juga menunjukkan tantangan yang lebih struktural.
“Jika informasi mengenai gangguan pasokan batu bara yang membuat PLTU menurunkan kapasitas pembangkit benar, ini menunjukkan ketergantungan pada sistem kelistrikan yang didominasi batu bara dan sistem yang terpusat merupakan ancaman terhadap keamanan pasokan energi,” ujar Fabby.
IESR menilai meningkatnya kebutuhan listrik dari pertumbuhan industri, pusat data baru, dan elektrifikasi transportasi membuat keandalan sistem menjadi semakin penting.
Lembaga tersebut mendorong percepatan pembangunan energi terbarukan, modernisasi jaringan listrik, serta relaksasi aturan PLTS Atap dan pemanfaatan sistem penyimpanan energi berbasis baterai (BESS).
Tanpa perubahan arah kebijakan, IESR menilai sistem kelistrikan Indonesia akan terus menghadapi risiko gangguan yang semakin besar dalam beberapa tahun ke depan.
TERPOPULER